Digaji Minim, Tiga Tahun Baju Personel Damkar Muarojambi Tak Pernah Ganti

Digaji Minim, Tiga Tahun Baju Personel Damkar Muarojambi Tak Pernah Ganti

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI-Tiga tahun baju seragam personel pemadam kebakaran di Kabupaten Muarojambi tidak pernah diganti. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Muarojambi, M Rifai, Kamis (13/2).

Bahkan kata M Rifai, personelnya membeli sendiri untuk mengganti baju seragam tersebut. Padahal menurut M Rifai, seharusnya ada pergantian baju seragam setiap tahunnya untuk personel damkar.

"Sekarang anak-anak ini sudah tiga tahun tidak pernah diganti, yang baru itu mereka beli sendiri. Mereka bertugas itukan pakaian mereka 1x24 jam pakaian itu aja, setidaknya sekali setahun ada pakaian baru," ungkapnya.

Sementara itu, untuk jumlah personel pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Muarojambi untuk pegawai PTT sebanyak 73 orang. Adapun 73 orang tersebut ditempatkan di masing-masing pos damkar yang ada sebanyak empat pos.

• Nasib Polwan Cantik, Briptu Arie, Didatangi Pemuda yang Jatuh Cinta dan Wanita Minta Motor CBR 250

• BREAKING NEWS Fachrori Umar Pilih Safrial Sebagai Pendamping di Pilgub Jambi 2020

"Dari 73 tadi kemudian ada 2 honorer daerah dan selebihnya PNS 11 orang, dan mereka semuanya sudah dibekali pendidikan pemadam satu, untuk dua dan seterusnya kita belum punya anggaran itu untuk mereka terampil dan profesional," ungkapnya.

Berbicara soal gaji juga, kata M Rifai gaji yang diterima oleh petugas pemadam honorer terbilang minim. Sementara pekerjaan yang dilakukan oleh personel pemadam kebakaran beresiko tinggi.

"Untuk gaji itu kita paling minim lah dari kabupaten atau yang lain. Gaji di sini untuk honorer Rp1.150 ribu rupiah untuk yang honorer," ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, M Rifai juga menyebutkan bahwa pihaknya pada tahun-tahun sebelumnya telah mengajukan anggaran terhadap kekurangan sarana dan fasilitas yang ada di Damkar. Namun, menurutnya di tahun 2019 anggaran SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) hanya cair Rp75 juta

.

"Sementara yang kita butuhkan Rp150 jutaan. Ya karena tidak ada anggaran lagi, mereka tidak bisa di bayarkan. Kita ajukan sembilan motor tapi di kita tidak terealisasi juga," terangnya.

Lebih lanjut, Ia menambahkan bahwa pihaknya meminta kedepan agar bisa menjadi Dinas tersendiri. Karena menurutnya dengan menjadi dinas sendiri pihaknya akan bisa memenuhi fasilitas sarana dan prasarana termasuk personelnya.

"Damkar ini termasuk pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Tanggal 1 Maret 2020 akan ada pertemuan di Bantul, Jogja, akan ada Rakornas dan Hut damkar ke-100. Kita sampai sekarang masih terpapah-papah dalam menjalankan tugas," ungkapnya.

"Kabarnya akan ada SK Kementerian terkait kemandirian Damkar ini. Kita harapkan ini memang ada, karena sebagus apapun kita enak di rumah sendiri," pungkasnya.