Wujudkan Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah, Kejati Gandeng BPN Jambi

Pada hari ini Selasa, 11 Februari 2020 jam 09.00 WIB, bertempat di Hotel Swissbell Kota Jambi telah dilaksanakan kerjasama bidang perdata dan tata usa

Humas Kejati Jambi
kerjasama BPN dan Kejati 

Wujudkan Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah, Kejati Gandeng BPN Jambi

JAMBI, TRIBUNJAMBI.COM- Pada hari ini Selasa, 11 Februari 2020 jam 09.00 WIB, bertempat di Hotel Swissbell Kota Jambi telah dilaksanakan kerjasama bidang perdata dan tata usaha negara antara Kejaksaan Tinggi Jambi dan Jajaran dengan Kanwil BPN Provinsi jambi beserta jajaran.

Kakanwil BPN Provinsi Jambi Dadat Daryatna mengatakan kerjasama ini untuk mengantisipasi permasalah hukum akibat belum terakomodir tanah pemerintah memiliki sertifikat atau tercatat dalam BMN (barang milik negara).

Netizen Dibuat Penasaran Kasus Lucinta Luna Karena Unggahan Gebby Vesta yang Dihapus Soal Narkoba

Ini Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Soal Isu Penangkapan Lucinta Luna: Iya Benar

Pilgub Jambi 2020 Bakal Sengit, Bacagub Berebut Suara di Kerinci dan Kota Sungai Penuh

Kerjasama BPN dan Kejati Jambi
Kerjasama BPN dan Kejati Jambi (Humas Kejati Jambi)

"Jika di Jambi banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat akan segera kami tindaklanjuti penerbitan sertifikatnya," sebutnya.

Sementara itu Kajati Jambi Yudhi Sutoto mengatakan Indonesia adalah kepingan surga yang jatuh dibumi. Tanahnya kaya hasil tambang, tanahnya bisa ditumbuhi tanaman apa saja.

Pilgub Jambi 2020 Bakal Sengit, Bacagub Berebut Suara di Kerinci dan Kota Sungai Penuh

Lucinta Luna Ditangkap Polisi Karena Narkoba, Postingan Gabby Vesta Mendadak Dihapus, Ada Apa?

VIDEO: Mengerikan! Detik-detik Truk Tabrak dan Seret Mobil Honda Brio di Exit Tol Bawen

"Sesuai Pasal 33 UUD 1945 tanah ini memiliki nilai strategis karena kedepan negara maju akan membutuhkan energi air, wilayah, ketemu tanah lagi. Penyebab konflik sosial, masalah distribusi makanan sumberdaya alam, bertemu tanah lagi. Orang meninggal dikubur dalam tanah, yang dibakar pun juga diatas tanah. Syarat berdirinya negara harus ada wilayah perlu tanah lagi, oleh karena itu tanah ini sangat strategis," ungkapnya.

Tugas dan fungsi Pertanahan menurut Kajati mirip jaksa karena merupakan pejabat ASN satu satunya yang bisa membawa kasus ke persidangan.

"Orang BPN bisa menyatakan kepemilikan yang sah atas suatu bidang tanah maka keterangan itulah yang bisa dipergunakan hakim untuk memutus suatu perkara tata usaha negara, bisa sama kan dengan tugas Jaksa Pengacara Negara di bidang Datun," sebut Yudhi.

Oleh karena itu dalam kerjasama ini, Kajati menegaskan Jaksa siap membantu BPN dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara serta dukungan intelijen untuk menghindari konflik sosial dan mendukung pembangunan serta menarik investasi di Jambi ini sesuai program Presiden RI Joko Widodo.

Disisi lain, Kepala perwakilan Badan Wakaf Indonesia Prof Suhar menyambut baik BWI diajak ikut kerjasama dengan BPN dan Kejati Jambi ini.

Menurutnya di Jambi ada banyak fasilitas ibadah dan sosial seperti masjid, musola, pesantren bahkan tanah makam berasal dari wakaf para muzaki namun hingga saat ini banyak yang belum bersertifikat dan seringkali ahliwarisnya bersengketa menarik kembali tanah wakaf.

"Oleh karena itu kami sangat perlu bantuan BPN dan Jaksa," pungkasnya. (*/Ridaefriani)

Editor: rida
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved