Soal WNI Eks ISIS, Jokowi Dikritik, Pengamat: PBB Tak Desak Pemulangan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak mendesak agar WNI eks ISIS dipulangkan. Demikian pula Suriah atau Irak.

Soal WNI Eks ISIS, Jokowi Dikritik, Pengamat: PBB Tak Desak Pemulangan
Tribunnews.com/Gita Irawan
Guru Besar UI Bidang Hukum Internasional Profesor Hikmahanto Juwana usai diskusi di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020). 

Soal WNI Eks ISIS, Jokowi Dikritik, Pengamat: PBB Tak Desak Pemulangan

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu melakukan rapat terbatas (Ratas) kabinet membahas eks Warga Negara Indonesia (WNI) anggota ISIS.

Demikian ditegaskan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana kepada Tribunnews.com, Senin (10/2/2020).

"Bahkan berbagai instansi perlu segera menghentikan untuk memikirkan berbagai opsi ataupun skenario dalam memulangkan eks WNI anggota ISIS," ujar Hikmahanto.

Ada paling tidak tiga alasan untuk ini.

Pertama, tidak ada desakan dari manapun agar pemerintah menerima eks WNI anggota ISIS.

Apalagi imbuh dia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak mendesak agar WNI eks ISIS dipulangkan. Demikian pula Suriah atau Irak.

Virus Corona Wuhan Pukul Pariwisata Bali, Kehilangan 1 Juta Turis China Dalam Sebulan Ini

Beda Flu Biasa dan Flu Corona Wuhan, Dalam Seminggu Ini yang Terjadi pada Penderita

"Lalu untuk apa pemerintah mewacanakan pengembalian atau tidak eks WNI anggota ISIS?" tegasnya.

Kedua, mengingat UU Kewarganegaraan tegas menetukan para eks WNI anggota ISIS ini telah kehilangan kewarganegaraan maka tidak ada kewajiban negara untuk melakukan evakuasi ataupun pemulangan terhadap mereka.

"Mereka bukanlah warga negara dan tidak seharusnya uang negara digunakan untuk kepentingan bukan warga negara," jelasnya.

Halaman
1234
Editor: nani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved