Pemda Batanghari Diduga Melanggar, Sekda Batanghari Tanggapi Soal Pelantikan Pejabat 8 Januari Lalu

Sekda Kabupaten Batanghari, Bakhtiar selaku ketua Baperjakat menanggapi terkait adanya dugaan pelanggaran pelantikan JPTP pada 8 Januari 2020 lalu.

Pemda Batanghari Diduga Melanggar, Sekda Batanghari Tanggapi Soal Pelantikan Pejabat 8 Januari Lalu
TRIBUN JAMBI/ABDULLAH USMAN
Sekda Batanghari, Bachtiar. 

Pemda Batanghari Diduga Melanggar, Sekda Batanghari Tanggapi Soal Pelantikan Pejabat 8 Januari Lalu

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Batanghari, Bakhtiar selaku ketua tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) menanggapi terkait adanya dugaan pelanggaran pelantikan JPTP pada 8 Januari 2020 lalu.

Bakhtiar menyebut, menurutnya apa yang ditelusuri oleh Bawaslu belum masuk ke ranah hukum dan masih dugaan.

"Kita lihat konteksnya bagaimana. Masalah hukum silakan saja nanti. Kita patuhi aturan hukum yang berlaku, saya pikir itu," ujarnya, Jumat (7/2).

Wakil Bupati Batanghari, Sofia Joesoef menambahkan. Menurutnya, Sekda Batanghari selaku Baperjakat sudah mengetahui bagaimana pelantikan tersebut.

Bawaslu Cium Dugaan Pelanggaran Pelantikan ASN Pemda Batanghari 8 Januari Lalu

Kronologis Teroris Asal Tebo, Jambi Sempat Lempar Bom Pipa Sebelum Ditembak Polisi di Ponton

Rio Terkapar di Ruang UGD RSU Kerinci, Lehernya Robek Disabet Parang, Pelakunya Ternyata Kakek-kakek

"Kenapa pelantikan dilakukan tanggal 8 sedangkan batas pelantikan adalah tanggal 7. Nah ini Ketua DPRD Batanghari sudah konsultasikan ke Kemendagri. Jadi saya rasa konfirmasi ke sana juga supaya tak ada kesimpang siuran," katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, Anita Yasmin mengatakan, terkait hal tersebut pihaknya sudah berkonsultasi ke Kemendagri.

"Dari hasil diskusi di sana secara lisan itu menyalahi dari UU yang berlaku. Dari situ kita menyurati BKPSDMD untuk mendengar konfirmasi dari mereka," katanya.

Menurutnya pula, BKPSDMD Batanghari mempunyai alasan tersendiri melakukan pelantikan pada 8 Januari 2020 lalu.

"Dan memang ada surat dari Bawaslu bahwa sudah tak boleh melakukan pelantikan pada tanggal 8 itu. Sampai saat ini Kami belum sempat menyatakan itu salah atau benar. Kami masih menunggu jawaban BKPSDM," ucap Anita.

"Namun memang belum ada balasan sejak akhir bulan lalu. Tindak lanjut kita jika memang tak ditanggapi surat kita itu, maka kita akan melakukan pemanggilan," pungkasnya. (*)

Penulis: Rian Aidilfi Afriandi
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved