Ternyata Sejak Tahun 2019 Pejabat PBB Dilarang Pakai WhatsApp, Sudah Mulai Tidak Aman?

TRIBUNJAMBI.COM - Ternyata Sejak Tahun 2019 Pejabat PBB Dilarang Pakai WhatsApp, Sudah Mulai Tidak Aman?

Para pejabat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ternyata memiliki kebijakan untuk tidak boleh menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi.

Larangan tersebut mulai berlaku sejak Juni 2019.

Melansir Reuters, alasan utamanya adalah masalah keamanan.

"Para pejabat PBB tidak menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi karena aplikasi itu tidak didukung sebagai mekanisme yang aman," ujar seorang juru bicara PBB pada hari Kamis (23/1/2020) kepada Reuters.

Hal ini diungkapkan setelah para ahli PBB menuduh Arab Saudi menggunakan platform komunikasi online untuk meretas telepon kepala eksekutif Amazon dan Washington Post, Jeff Bezos.

Pakar independen AS mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka memiliki informasi yang menunjuk pada "kemungkinan keterlibatan" Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dalam dugaan serangan cyber 2018 pada miliarder dunia pemilik Amazon.com.

Mereka menyerukan penyelidikan segera oleh AS dan otoritas lainnya, berdasarkan laporan forensik oleh FTI Consulting yang berbasis di Washington.

Laporan itu menuduh bahwa iPhone Bezos dibajak oleh file video berbahaya yang dikirim dari akun WhatsApp yang digunakan oleh putra mahkota.

• Sepakat Tak Ada Lagi Tenaga Honorer, Bagaimana Nasib Tenaga Honorer yang Puluhan Tahun Mengabdi?

• Positif Jadi Mama Sambung Gempi? DJ Wilda Beri Pesan Begini ke Roy Marten: Aku Siap Bahagiain Gading

• Mengapa Henky Solaiman Kerap Pakai Meriam Bellina di Filmnya? Terungkap Rahasia Selama Ini

• Sandiaga Uno Tolak Jadi Capres di 2024 Jika Lawannya Prabowo, Saya Tidak Akan Pernah

Ketika ditanya apakah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi dengan putra mahkota Saudi atau pemimpin dunia lainnya menggunakan WhatsApp, juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan: "Para pejabat senior di PBB telah diperintahkan untuk tidak menggunakan WhatsApp, itu tidak didukung sebagai mekanisme yang aman. "

"Jadi tidak, saya tidak percaya sekretaris jenderal menggunakannya," kata Haq. Dia kemudian menambahkan bahwa arahan untuk tidak menggunakan WhatsApp diberikan kepada pejabat AS pada bulan Juni tahun lalu.

Ketika ditanya tentang langkah PBB, WhatsApp mengatakan pihaknya telah menyediakan keamanan industri terkemuka untuk lebih dari 1,5 miliar pengguna.

"Setiap pesan pribadi dilindungi oleh enkripsi dari ujung-ke-ujung untuk membantu mencegah WhatsApp atau orang lain dari melihat obrolan atau chat. Teknologi enkripsi yang kami kembangkan dengan Signal sangat dihargai oleh para pakar keamanan dan tetap merupakan yang terbaik yang tersedia untuk orang-orang di seluruh dunia," kata Direktur Komunikasi WhatsApp Carl Woog.

Karena alasan itu, larangan apa pun yang secara khusus tertuju pada WhatsApp, dapat membuat para pakar keamanan digital pusing tujuh keliling.

"WhatsApp menangani keamanan dengan sangat serius dibandingkan dengan yang lain," kata peneliti Oded Vanunu, yang perusahaannya, Checkpoint yang berbasis di Tel Aviv kepada Reuters. Perusahaannya secara teratur menemukan kekurangan dalam aplikasi pengiriman pesan.