Menhan Prabowo Dicibir PKS Soal Jalan-jalan, Jokowi Beri Pembelaan, Gerindra: Atas Perintah Presiden

Menhan Prabowo Dicibir PKS Soal Jalan-jalan, Jokowi Beri Pembelaan, Gerindra: Atas Perintah Presiden

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Heboh sindiran untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto soal keliling beberapa negara untuk membeli alutsista sebagai jalan-jalan.

Presiden Joko Widodo langsung memberikan tanggapan pembelaan.

Meski Prabowo Subianto pernah menjadi calon Presiden yang ikut diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), namun saat berbeda haluan Ketua Umum Partai Gerindra yang menjabat Menteri Pertahanan menjadi sering dikritik partai besutan Sohibul Iman.

Tak urung mantan seterunya yang telah menjadi Presiden Indonesia, membela Prabowo.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membela Menteri Pertahanan Prabowo yang kerap dikritik sering ke luar negeri saat menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju.

• Cara Jokowi Bela Prabowo Subianto Saat Dikritik, Dasco Soroti PKS Jangan Genit

• VIRAL Sikap Anak Buah Prabowo, Dikecam Sombong Warganet, Lempar Ubi Goreng Karena Tak Sesuai Selera

• Prabowo Dikritik Sering Keluar Negeri, Jokowi Beri Pembelaan

• Tak Lagi Jadi Rival, Jokowi Mati-matian Bela Prabowo yang Dikritik Kunker ke Luar Negeri Alasannya

Menurut Jokowi, jika ada pihak yang mempertanyakan seringnya kunjungan ke luar negeri oleh Prabowo maka orang tersebut belum mengetahui urusan diplomasi sebuah negara di sektor pertahanan.

Ia pun menjelaskan bahwa dalam rangka pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista), perlu melihat secara langsung produk yang akan dibeli agar diketahui kualitasnya secara baik.

"Dalam rangka melihat alutsista yang ingin kita beli, bagus atau tidak bagus, bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, semuanya dicek. Itu sudah kita diskusikan dengan pak Menhan, tidak sekali dua kali, banyak nih yang tidak tahu," tutur Jokowi.

Diketahui, sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo sudah melawat ke sejumlah negara, di antaranya Malaysia, Thailand, Turki, China, Filipina, Jepang, Prancia dan Jerman.

Kritik PKS