Daerah Dirugikan, Perusahaan Perkebunan di Jambi Ternyata Tidak Semuanya Miliki IUP dan HGU

Daerah Dirugikan, Perusahaan Perkebunan di Jambi Ternyata Tidak Semuanya Miliki IUP dan HGU

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 lalu mencapai 165.186,58 hektare. Hal ini mencakup wilayah gambut 114.900,2 hektare, dan non gambut 50.286,38 hektare.

Adapun Kerugian karhutla 2019 sebesar Rp 145.296.440.005.040.

Hal ini disampaikan dalam Diskusi tentang Potret Lingkungan Hidup Jambi oleh Direktur WALHI Jambi, Rudiansyah, Kamis (9/1/2020).

Ia menjelaskan dari 46 perusahaan tahun 2015 sampai saat ini empat perusahaan berlanjut dalam persidangan dan dua perusahaan dinyatakan bersalah.

• Walhi Jambi Minta Pelaku Pengering Lahan Gambut Diproses Hukum

• BREAKING NEWS Setelah Varial Mengecek Ternyata 1 Pejabat Dinas Tak Ada, Update OTT Jumat Pagi

• Indonesia Kirim Pesawat Tempur untuk Patroli di Natuna Respon China Lebih Lunak Ketimbang Sebelumnya

Penyebabnya masih diragukan kepastian hukum terhadap 12 perusahaan terbakar yang diproses oleh Polda Jambi, 7 perusahaan yang disegel oleh Gakum KLHK, dan dua perusahaan berstatus tersangka di tahun 2019.

Ia juga menyampaikan tidak semua perkebunan sawit di Provinsi Jambi tidak memiliki IUP dan HGU sehingga tidak ada keuntungan atau pendapatan daerah.

“Kalau kita mengacu ke dalam Undang-undang perkebunan maupun putusan MK, syarat legal perkebunan sawit itu kalau memiliki IUP dan HGU, baru bisa dipungut pajaknya,” ungkapnya.

Menurutnya, dari kompilasi database yang dilakukan Walhi Jambi dan dicocokan dengan data dinas perkebunan Provinsi Jambi, total luas wilayah perkebunan sawit di Provinsi Jambi dari 1,3 juta hektare, yang memiliki HGU sekitar 248 hektar dan 962 ribu itu hanya memiliki IUP. 

Berdasarkan situasi ini  kata Rudiansyah, rekomendasi yang bisa dilakukan adalah mendorong pemerintah Provinsi Jambi untuk mereorganisasi kembali arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi yang saat ini masih menggunakan cara-cara mengeksploitasi alam dalam rangka menyediakan bahan baku, diarahkan kepada konsep ekonomi kerakyatan berbasis pada potensi lokal.

Daerah Dirugikan, Perusahaan Perkebunan di Jambi Ternyata Tidak Semuanya Miliki IUP dan HGU (Nurlailis/Tribunjambi.com)