Link Streaming ILC TVOne Malam Ini 'Siapa yang Merampok Jiwasraya?', Bongkar-bongkaran
Presiden ILC, Karni Ilyas mengungkapkan, malam ini diskusi di ILC akan membahas tema "Siapa yang Merampok Jiwasraya?"
lihat foto
Publik pun tidak tahu selama datanya disimpan erat perusahaan.
Rumitnya, kerugian itu terjadi melalui pembelian saham di publik yang baru diketahui saat saham akan dijual kembali untuk membayar kewajiban.
Karena tak dilaporkan, banyak yang merasa dikelabui termasuk akuntan publiknya.
Rini lalu menugaskan BPKP melakukan audit ulang pada Desember 2018 dan ditemukan fraud pada sisi investasi.
Sejak saat itu, beredar nama-nama pelaku dan laporan keuangannya dikoreksi yang berakibat nilai kerugian 2019 membengkak menjadi Rp 13,6 triliun.
Tak hanya melulu soal uang, kasus JIwasraya ini juga membuat 'polemik' antara presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) dengan presiden saat ini, Joko Widodo.
SBY akhirnya buka suara soal krisis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang dituding bermasalah sejak masa pemerintahannya.
SBY mempersilakan jika periode pemerintahannya menjadi pihak yang disalahkan dan diminta bertanggung jawab.
"Kalau di negeri ini tak satu pun yang mau bertanggung jawab tentang kasus Jiwasraya, ya salahkan saja masa lalu," kata SBY, seperti diungkapkan asisten pribadinya, Ossy Dermawan lewat akun Twitter @OssyDermawan, Jumat (27/12/2019).
Ossy menyebutkan, soal krisis Jiwasraya itu disampaikan SBY kepada para tamu yang dia terima pada Kamis (26/12/2019).
Menurut SBY, publik pun tahu bahwa krisis Jiwasraya mulai terjadi dalam kurun 2018-2019.
Namun, jika memang tak ada pihak yang bertanggung jawab, SBY mempersilakan jika periode pemerintahannya disalahkan.
SBY mengatakan, mereka yang kala itu menjabat di periode pemerintahannya masih ada.
"Yang rakyat ketahui, krisis besar Jiwasraya terjadi dua tahun terakhir, 2018-2019. Jika ini pun tak ada yang bertanggung jawab, ya sudah, salahkan saja tahun 2006," kata SBY, berdasarkan kicauan Ossy.
"Para pejabat tahun 2006 juga masih ada, mulai dari saya, Wapres JK (Jusuf Kalla), Menkeu SMI (Sri Mulyani), Menteri BUMN, dan lain-lain. Tapi, tak perlu mereka harus disalahkan," kata dia.
