Tersandung Aturan Permendikbud, 15 Kepala Sekolah di Batanghari Terancam Diganti

Sebanyak 15 orang kepala sekolah (Kepsek) di Kabupaten Batanghari, tahun 2020 terancam diganti.

 Tersandung Aturan Permendikbud, 15 Kepala Sekolah di Batanghari Terancam Diganti

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Sebanyak 15 orang kepala sekolah (Kepsek) di Kabupaten Batanghari, tahun 2020 terancam diganti. Pasalnya, belasan kepsek tersebut bermasalah lantaran tak memenuhi persyaratan sebagai kepsek.

Belasan kepsek tersebut, saat ini tak memenuhi persyaratan lantaran tak memiliki sertifikat pendidik, tak berijazah Strata 1 (S1) dan melewati batas usia.

Ini disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Guru Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari, Yaakin.

Ia menyebut, dari 15 kepsek tersebut tergabung dari 2 orang kepsek SMP dan 13 orang di SD negeri maupun swasta.

Angka Kriminalitas di Jambi Turun 2.000 Kasus, Lihat Catatan Polda Jambi

Kupas Masalah Haji dan Umrah, Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Gelar Jamarah

VIDEO: Viral, Kucing Setia Tunggui Nisan Kuburan, Begini Perlakuan Majikannya

Dilanjutkannya, dalam aturan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 yang berbunyi bahwa setiap kepsek harus memiliki nomor Induk Kepala Sekolah (NUKS), sertifikat pendidik, berijazah S1 dan usia tak boleh lebih dari 56 tahun.

"Jika tak memenuhi hal itu konsekuensinya adalah dana tunjangan kepsek bisa tidak dapat. Lalu dana BOS tak bisa cair, dan juga tidak bisa menandatangani ijazah," sebut Akin Pribadi saat dikonfirmasi, Jumat (27/12).

Tahun 2020, pihaknya juga akan mengajukan puluhan orang guru untuk ikut calon kepala sekolah yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) Solo selaku insititusi yang berhak mengeluarkan nomor sertifikat kepala sekolah.

"15 orang yang bermasalah ini tidak bisa diajukan untuk ikut Cakep karena tak memenuhi standar," sebutnya

Padahal, 15 kepsek ini baru saja dilantik pada Oktober 2019. Meski demikian, pihaknya bakal melakukan evaluasi kembali untuk belasan kepsek yang bermasalah ini.

"Kita akan ajukan nota dinas kepada pak bupati terkait hal ini. Dan jika ditolak, maka pada tahun ajaran baru April 2020 bisa saja dievaluasi," jelasnya. (*)

Penulis: Rian Aidilfi Afriandi
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved