Warga Muarojambi dan Kota Jambi Tak Mau Ikuti Permendagri, Administrasi Jadi Masalah

Sebagian masyarakat Muarojambi dan Kota Jambi masih enggan mengikuti Surat Keputusan yang dikeluarkan Kemendagri terkait batas wilayah.

Warga Muarojambi dan Kota Jambi Tak Mau Ikuti Permendagri, Administrasi Jadi Masalah
Tribunjambi/Samsul Bahri
Kepala Bagian Pertanahan dan Batas Wilayah Kabupaten Muarojambi, Iqbal. 

Warga Muarojambi dan Kota Jambi Tak Mau Ikuti Permendagri, Administrasi Jadi Masalah

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI-Sebagian masyarakat Muarojambi dan Kota Jambi masih enggan mengikuti Surat Keputusan yang dikeluarkan Kemendagri terkait batas wilayah Kabupaten Muarojambi dengan kabupaten tetangga.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Pertanahan dan Batas Wilayah Kabupaten Muarojambi, Iqbal. Ia menyebutkan bahwa dengan keluarnya SK Permendagri terkait batas wilayah tentu berefek pada administrasi.

"Proses administrasi itu kan masuk dalam penyelesain diakhir setelah dikeluarkanya Permendagri. Nah itu sebagian masyarakat masih belum mengikuti perpindahan administrasi itu," sebutnya.

Masalah Batas Wilayah Muarojambi dengan Batanghari dan Tanjab Timur Masih Belum Rampung

Kesbangpol Curigai Satu Kelompok di Tebo Anut Paham Radikalisme, Tertutup dan Tidak Punya Identitas

Safrial Sampaikan Nota Pengantar Ranperda Perubahan Kegiatan Usaha BPR Tanggo Rajo Jadi Syariah

Kata Iqbal upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Muarojambi yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap Permendagri terkait dengan batas wilayah. Untuk diketahui bahwa Kabupaten Muarojambi sudah memiliki empat SK Kemendagri terkait batas wilayah dengan kabupaten tetangga.

"Yang paling sulit itu kebanyakan berbatasan dengan Kota Jambi. Itu banyak masyarakat Kota Jambi dalam penyelesaian tahapan administrasi butuh penjelasan, tapi beberapa orang saja lah, begitupun masyarakat kita di Muarojambi," ungkapnya.

Upaya sosialisasi kata Iqbal pihaknya juga melibatkan Kabupaten atau Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Muarojambi. Perubahan administrasi baik hak milik ataupun administrasi kependudukan akan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Muarojambi.

"Perubahan itu kami fasilitasi, termasuk juga pembenahan administrasi, hak milik atau data kependudukan kita sama-sama kerjasama dengan kabupaten atau kota yang berbatasan dengan Kabupaten Muarojambi," terangnya.

Penulis: samsul
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved