Berita Jambi

Terbentur Regulasi di Pemprov Jambi, PAD Pajak Air Tanah Kota Jambi Belum Maksimal

Terbentur Regulasi di Pemprov Jambi, PAD Pajak Air Tanah Kota Jambi Belum Maksimal

Terbentur Regulasi di Pemprov Jambi, PAD Pajak Air Tanah Kota Jambi Belum Maksimal
Tribunjambi/Rohmayana
Ilustrasi. Penerimaan Pajak Kota Jambi Alami Peningkatan, BPPRD Terus Cari Terobosan Baru 

Terbentur Regulasi di Pemprov Jambi, PAD Pajak Air Tanah Kota Jambi Belum Maksimal

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pemerintah Kota Jambi melalui Badan Pengelola Pajak dan Retrisbusi Daerah (BPRRD) Kota Jambi, belum bisa maksimal menggarap pajak air tanah.
Padahal pajak tersebut salah satu pontensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial.

Subhi, Kepala BPPRD Kota Jambi mengatakan, ada potensi PAD yang sulit untuk digarap, yakni pajak air tanah. Hal tersebut dikarenakan ada regulasi baru yang harus dibuat Gubernur Jambi.

"Pajak air tanah masih sulit. Regulasi dari gubernur belum selesai,” jelas Subhi.

Sudah Bayar Pajak Motor yang Jatuh Tempo di Bulan Desember 2019? Begini Cara Membayarnya di Samsat

Genjot Pendapatan Asli Daerah, Pemkab Muarojambi Telusuri Kepemilikan Papan Reklame

KIA Jenjang SD dan SMP di Kota Jambi Ditargetkan Selesai Akhir Tahun 2019

Regulasi yang harus dibuat dari Provinsi yakni mengenai tarif baru.

“Untuk pajak air tanah yang baru sekarang belum bisa diambil. Karena harus menuggu Pergub selesai. Kalau yang lama masih jalan, karena ikut aturan lama," ujarnya.

Menurut Subhi, pajak air tanah sangat potensial. Diperkirakan potensinya diperkirakan Rp 1 miliar.

MAMPUKAH Timnas Mengulangi Kejayaannya saat Menjadi Juara Sepakbola di SEA Games Filipina 1991?

SIAPA Sebenarnya Agus Prayogo, Peraih Emas Cabang Atletik SEA Games 2019

10 Orang Terkaya di Indonesia Tahun 2019, Ada Lima Nama Baru, Hartono Bersaudara Tak Terkalahkan

“Saat ini kita hanya mampu mengumpulkan kurang dari Rp 500 juta," ungkapnya.

Sementara itu Walikota Jambi Syarif Fasha sebelumnya mengatakan, terkait pajak air tanah, memang itu kewenangan pemerintah daerah kabupten/kota. Namun regulasinya ada pada pemerintah provinsi.

"Saat ini dari provinsi belum mengeluarakan regulasinya. Berapa harga dan lain sebagainya, sehingga kami tidak bisa maksimal menarik pajak air tanah ini,” ujar Fasha.

Walikota Fasha meminta kepada Pemerintah Provinsi Jambi, sesuai kewenangan di Undang-undang nomor 23 selaku pembuat regulasi, terkait hal ini agar dipercepat.

"Karena kami kabupaten/kota butuh regulasi tersebut,” bilang Fasha.

Terbentur Regulasi di Pemprov Jambi, PAD Pajak Air Tanah Kota Jambi Belum Maksimal (Rohmayana/Tribunjambi.com)

Penulis: Rohmayana
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved