Rencana Nadiem Makarim di Balik Hapus Ujian Nasional Terungkap, Jusuf Kala Pernah Bilang Bahaya

Dirinya mengungkapkan nantinya ditakutkan tidak ada tolak ukur terhadap evaluasi belajar siswa.

"Kalau (UN) mau dihapuskan, itu berbahaya justru untuk kualitas pendidikan. Ada UN daja kualitas pendidikan kita masih rendah, apalagi kalau tidak ada,"

"Tidak ada parameter untuk mengukur (pendidikan Indonesia) maju atau mundur)," kata JK di Kantor Wapres pada Maret 2019 lalu.

Ujian Nasional dianggap sebagai cara untuk mengevaluasi proses belajar siswa tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah mengengah atas (SMA).

Ketentuan tersebut bahkan tercantum dalam undang-undang.

Saat itu Jusuf Kalla mengomentari mengenai ide Sandiaga Uno dalam debat Pilpres untuk menghapus UN.

Sementara itu menurut pengamat, UN memang layak dihapuskan karena anggarannya bisa digunakan untuk prasarana lainnya.

Dikutip Gridhot dari Kompas.com, Darmaningtyas selaku Pengamat Pendidikan mengatakan Ujian Nasional memang seharusnya tidak dijalankan.

"Sudah enggak perlu, evaluasi kan enggak harus lewat ujian nasional, bisa berbagai macam cara," kata Darmaningtyas.

"Kalau evaluasi belajar kan tanggung jawab guru, yang evaluasi lembaga oleh Badan Akreditasi Nasional," tambahnya.

Dirinya mengatakan kalau anggaran UN nantinya bisa digunakan unruk prasarana lain yang masih berhubungan dengan pendidikan.

"Kalau itu dihapuskan kan dananya bisa untuk peningkatan sarana dan prasarana, untuk pelatihan guru, ya mungkin untuk bantuan sekolah-sekolah swasta yang masih tertinggal," ujar Darmaningtyas.

Dia menyebutkan kalau Ujian Nasional sendiri membutuhkan anggaran tiap tahunnya hingga Rp 500 miliar.

"Jadi kalau UN dihapuskan itu bisa mengefisiensikan anggaran rata-raa setahun bisa Rp 500 miliar, dan itu bisa dipakai untuk peningkatan sarana dan prasarana," pungkasnya.

Berikut dua poin penting yang akan menjadi program pendidikan di masa mendatang: