TAK Lagi Sama, Ini Beda Gaya Ahok Saat Jadi Gubernur Dibanding Bos Pertamina Ketika Jawab Pengkritik

TRIBUNJAMBI.COM- Hujan kritik mengiringi langkah Menteri BUMN Eric Thohir memilih Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Sebab, ia pernah berstatus sebagai narapidana dan kini ia merupakan kader PDI-P.

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) (SP) Pertamina misalnya.

Mereka menolak jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi petinggi di perusahaan plat merah tersebut.

Mereka menilai Ahok merupakan sosok yang kerap berkata kasar dan membuat gaduh.

Hal itu mereka lihat saat Ahok memimpin Jakarta.

Menanggapi penolakan tersebut, Ahok tak mau ambil pusing.

Dia berkata orang-orang yang menolaknya lantaran belum kenal secara personal dengannya.

• Susi Pudjiastuti Pastikan Jadi Bos BUMN? Segera Cepat Dilantik Agar Basmi Cukong, Ini Kata DPR

• Siap-siap, Ada Nasi Goreng Spiral di Kampung KB di Lebak Bandung

• Daftar Harga Motor Sport 150-250cc - Honda CBR, Suzuki GSX, Kawasaki Ninja, Yamaha R25, KTM Duke

“Ya dia (SP Pertamina) belum kenal saya kan. Dia enggak tau saya sudah lulusan S3 dari Mako Brimob,” ujar Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Mantan suami Veronica Tan itu memang pernah mendekam di rumah tahanan Mako Brimob karena tersangkut kasus penodaan agama.

Usai dinyatakan bebas, Ahok mengaku banyak mendapat pelajaran setelah dua tahun mendekam di balik jeruji besi.

Dia pun mengaku tak mau asal bicara lagi usai dilantik menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Alasannya, jabatan Komisaris Utama di Pertamina berbeda dengan saat dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Jadi ini beda dengan Gubernur (DKI Jakarta), dulu apa aja saya jawab. Ini kan ada hak dan wewenangnya,” kata Ahok.

• Anggota Dewan Sebut Gaji Ahok Fantastis, Rp 3,2 Miliar, Ini Kata Pertamina

• Deretan Promo Lengkap KFC Mulai Hari Ini Sampai 31 Desember, Ada 5 Ayam Hanya Rp 49.545!

• Sinopsis Film Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, Kisah Penjahat Bikin Kawah di Seluruh Dunia

Pernyataan Ahok itu terbukti saat ditanya para wartawan soal pemberantasan mafia migas di tubuh Pertamina.

Saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, Ahok pasti menjawab pertanyaan pewarta secara panjang lebar.

Namun, kali ini Ahok memilih tak mau banyak berkomentar.

“Saya enggak tahu maksud mafia migas tuh apa ya. Saya kan bukan godfather,” ucap dia.

Hal yang sama juga dilakukan Ahok saat menjawab pertanyaan soal dirinya yang harus mundur dari PDI-P usai dilantik menjadi Komisaris Utama Pertamina.

Seakan tak mau menimbulkan polemik, Ahok mengaku siap mundur dari anggota partai berlambang banteng itu.

“Saya enggak tahu. Kalau aturannya (harus mundur dari partai) kita ikuti aturan pasti ya," kata Ahok.

• Isu Perselingkuhan Nella Kharisma dengan Mantan Bupati Kediri Akhirnya Terjawab, Sang Istri Cemburu

• Terdepak Babak Spektakuler 14 Besar Indonesia Idol, Olivia Pardede Diserbu Netizen, Penggemar Sedih

• Untuk Milenial dan Gen Z Stylish, Spesifikasi Lengkap Vivo S1 Pro, Desain 4 Lensa Kamera Belakang

• Kurangi Jadwal Manggung Luar Kota, Benarkah Syahrini Hamil? Ini Kata Istri Reino Barack

Padahal, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Ahok tidak perlu mundur dari keanggotaan partai karena ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.

Hasto mengatakan, dalam sejarahnya kader PDI-P selalu bisa memisahkan antara kepentingan partai dan pengelolaan negara. Ia meyakini, meski sebagai kader partai, namun Ahok akan bekerja demi kepentingan bangsa.

"Karena itulah kami menjaga marwah kekuasaan untuk bangsa dan negara bukan kepentingan orang per orang," kata Hasto.

Hasto mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Ahok tidak wajib mundur dari PDI-P.

Sebab Ahok, bukan termasuk dalam Dewan Pimpinan Pusat PDI-P.

"Kalau posisinya adalah sebagai komisaris berdasarkan ketentuan UU BUMN maka Pak Ahok tidak masuk di dalam kategori sebagai pimpinan dewan, pimpinan partai. Dengan demikian tidak harus mengundurkan diri," ujar Hasto saat ditemui di Kinasih Resort, Depok, Jawa Barat, Jumat (22/11/2019).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Saat Ahok Menjawab Para Pengkritiknya..."
Penulis : Akhdi Martin Pratama
Editor : Erlangga Djumena

Ikuti Ahok, Susi dan Jonan Akan Jadi Petinggi di BUMN?

Para mantan menteri dan wakil menteri di era Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dikabarkan akan mengisi beberapa jabatan di perusahaan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN).

Hal itu diungkapkan oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di kantornya, Jakarta, Senin (25/11/2019).

“Ada mantan menteri, wamen (yang akan mengisi jabatan di perusahaan BUMN). Pokoknya ada lagi (mantan menteri dan wamen) yang lain. Kita lagi cari-cari untuk melengkapi BUMN kita, tapi yang cocok ya,” ujar Arya.

Namun, Arya enggan mengungkapkan siapa mantan menteri dan wakil menteri yang dimaksud tersebut.

Termasuk, di BUMN mana mereka akan ditempatkan.

“Pokoknya seluruh direksi dan komisaris di BUMN akan kita evaluasi,” kata Arya.

Mengenai informasi soal mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan yang akan ditempatkan sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia, Arya tak menjawabnya secara lugas.

Begitu pula saat ditanyai soal kemungkinan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan menjabat sebagai Direktur Utama Perum Perindo.

“Nanti kita lihat saja,” ucap dia.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan bahwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Mudah-mudahan segera dilantik," kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Menurut Pramono, sidang tim penilai akhir (TPA) yang salah satunya menentukan pos Rudiantara sudah selesai digelar.

Sidang TPA itu dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi selaku ketua, Pramono selaku sekretaris, Menteri BUMN Erick Thohir, dan sejumlah menteri terkait lainnya.

Kini, Rudiantara tinggal menunggu dilantik oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

"(Sidang TPA) sudah selesai. Bolanya di Menteri BUMN," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ikuti Ahok, Susi dan Jonan Akan Jadi Petinggi di BUMN?"
Penulis : Akhdi Martin Pratama
Editor : Sakina Rakhma Diah Setiawan