Berita Jambi

Penggantian Pejabat Harus Dengan Pengkajian Terukur

Panggantian ataupun pencopotan kepala dinas dari jabatannya memang menjadi hak sepenuhnya oleh kepala daerah.

Penggantian Pejabat Harus Dengan Pengkajian Terukur
Tribun Jambi/Zulkifli
Suasana pelantikan pejabat eselon II dan III oleh Gubernur Jambi Fachrori Umar di rumah dinas Gubernur Jambi, Senin (25/11). 

Penggantian Pejabat Harus Dengan Pengkajian Terukur

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Panggantian ataupun pencopotan kepala dinas dari jabatannya memang menjadi hak sepenuhnya oleh kepala daerah.

Seperti yang terjadi di lingkup Sedta Provinsi Jambi, dalam hal ini Gubernur Jambi. Namun, ada mekanisme yang harusnya dipenuhi.

Menurut pengamat kebijakan publik M Farisi, evaluasi yang dilakukan harus mengacu pada pengkajian terukur. Bisa dari evaluasi hasil kenierja selama menjalankan tugas dalam mencapai target kinerja.

Namun tidak secara tiba-tiba pencopotan dilakukan, misalnya, dua atau tiga bulan sebelum gubernur bisa melayangkan pemberitahuan atau peringatan terkait target kinerja yang tak tercapai.

Like and Dislike, Dicopot Dari Jabatanya, Ini Komentar Mantan Kepala BKD & Biro Kesra Provinsi Jambi

Gubernur Fachrori Rombak Pejabat, 3 Kepala OPD Turun Jabatan dan Dinonjobkan, Ada yang Dimutasi

BENARKAH Pak Harto Menghias Makam Ibu Tien dengan Emas? Penjaga Makam Keluarga Cerita Peristiwa Aneh

Sehingga publik tidak dibuat berspekulasi, "Evaluasinya harus dilakukan secara terukur. Sehigga pejabat yang dimaksud kemudian bisa menerima dengan lapang dada jika pergantian jabatan dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja," kata M Farisi dikonfirmasi Senin (25/11/2019).

Dengan adanya pergantian pejabat, spekulasi publik mengaitkan dengan momentum pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung di Jambi. Namun hal ini menurut Farisi hal ini kembali lagi pada hak kepala daerah yang bersangkutan.

ISTANA Angkat Bicara Pasca Humphrey Sebut Calon Menteri Setor Rp 500 Miliar, Baidowi: Ini Ngawur

Camat dan Lurah se Kota Jambi Dikumpulkan, Juga Ada Seluruh Kepala OPD, Ada Evaluasi Kinerja

Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama Munculkan 12 Nama Ini untuk Isi Jabatan Pemkot Jambi

Apa lagi dalam aturannya, enam bulan sebelum atau sesudah pemilu tidak boleh dilakukan penggantian jabatan. Sehingga bisa saja ini menjadi strategi kepala daerah untuk mengoptimalkan pencapaian program.

"Tentu saja kepala daerah menginginkan orang yang loyal untuk membantunya dalam menjalankan tugas. Namun tidak boleh didasarkan pada like or dislike," ujar Farisi.

Penggantian Pejabat Harus Dengan Pengkajian Terukur (Dedy Nurdin/Tribunjambi.com)

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved