WARNING Untuk Mafia di Pertamina, 'Ahok Itu Berani Menelanjangi Dirut Berkinerja Buruk ke Publik'

TRIBUNJAMBI.COM- Presiden Joko Widodo dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi mengangkat mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina.

Penunjukkan Ahok sebagai komisaris utama (komut) Pertamina menuai pro kontra di publik.

Bahkan peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman berpendapat, Ahok yang notabene-nya adalah seorang eksekutor lebih cocok menjadi Direktur Utama.

Sementara tugas komisaris bukan di operasional, tetapi melakukan pengawasan terhadap direksi dan mengevaluasi program kerja.

Meski demikian, Ferdy menyebut bahwa nama Ahok tetap bisa menggentarkan para mafia.

• Karo Organisasi Setda Provinsi Jambi Yazirman Meninggal Dunia

• GEGER Gelar Acara Nonton Bareng Video P0rno di Grup Facebook, Pemilik Akun Ternyata Seorang PNS

• Cemburu Buta Istri Bupati ke Nella Kharisma yang Diduga Selingkuhi Suaminya, Ini Fakta Sebenarnya

"Meskipun komut, para mafia harus hati-hati, karena penunjukan Ahok adalah upaya Jokowi berperang melawan mafia migas yang sudah lama bercokol di Pertamina," kata Ferdy dalam siaran pers, Minggu (24/11/2019).

Menurut dia, posisi komut bagi Ahok penting untuk mencegah intervensi non-korporasi, intervensi politik, maupun intervensi mafia ke Pertamina.

Sebab Komut lah yang akan mengevaluasi dan mengawasi kerja direktur utama.

Oleh karena itu, para direktur juga disarankan untuk bekerja dengan baik, mengingat Ahok berani mengeksekusi.

"Direktur-Direktur Pertamina juga harus bekerja dengan baik, karena Ahok itu berani menelanjangi Dirut berkinerja buruk ke publik. sama seperti ia menelanjangi para koruptor ke publik," ucapnya.

• SEMAKIN Jelas Hubungan Spesial, Aurel Hermansyah Tak Lagi Malu Lakukan Hal Ini Pada Atta Halilintar

• Daftar Harga Smartphone Ram 8 GB Hanya Rp 2 Jutaan! Ada Oppo, Samsung, Xiaomi dan Realme 5 Pro

• BUKAN Cuma Ahok, Dua Bos Baru Pertamina Ini Juga Bukan Orang Biasa! Siapa Saja?

Di sisi lain kata Ferdy, dipilihnya Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina karena Jokowi belajar dari kegagalan Pertamina melakukan peremajaan kilang Balongan, kilang Cilacap, Kilang Duri, dan beberapa kilang lainnya untuk mengurangi impor.

"Jokowi juga belajar, percuma saja menempatkan komisaris mantan petinggi militer dan mantan menteri BUMN di Pertamina, tetapi tidak bisa membantu dalam proses pengawasan," tutur Ferdy.

Direktur-direktur yang sebelumnya pernah menjabat, belum menunjukkan kinerja apik karena produksi minyak dan gas turun.

Padahal, Presiden telah memberikan hak kelola Blok Mahakam dari total E&P.

• Istri Sengsara Idap Kanker, Suami Selingkuh Ngaku Lembur Ternyata Nonton dengan Wanita Lain

• SENASIB Dengan Ustaz Abdul Somad, Ustaz Riza Muhammad Juga Dicekal Masuk Hongkong, Gagal Isi Ceramah

Begitu pun Blok Rokan dari Chevron Indonesia dan beberapa blok Migas yang dioperatori pihak asing ke Pertamina.

"Untuk itulah, Ahok yang menjadi tangan kanan Presiden Jokowi di Pertamina wajib hukumnya berperang melawan mafia," sebutnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ahok adalah Upaya Jokowi Berperang Melawan Mafia Migas..."

Penulis : Fika Nurul Ulya
Editor : Erlangga Djumena

Ahok dan Kontroversi Penunjukannya sebagai Komisaris Utama Pertamina...

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi ditunjuk menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero).

Hal itu diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir ketika berada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Nantinya, Ahok akan didampingi oleh Wakil Menteri BUMN Budi Sadikin yang ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Utama.

Selain itu, mantan Dirut PT Telkomsel, Emma Sri Martini, juga ditunjuk menjadi Direktur Keuangan.

Informasi soal bakal ditunjuknya Ahok sebagai Komut Pertamina telah merebak sejak beberapa waktu lalu.

Pro-kontra mewarnainya hingga Ahok akhirnya resmi ditunjuk menjadi pejabat teras Pertamina.

Kontroversi Ahok Penunjukan Ahok sebagai Komut di PT Pertmina, sempat menuai pro dan kontra.

Rekam jejak Ahok yang pernah tersandung kasus hukum dan dipenjara selama 2 tahun menjadi salah satunya.

Ahok terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana penodaan agama. Ia menjalani di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Namun, jika menilik peraturan, tak ada yang menghambat langkah Ahok.

Mengacu Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19/2003 tentang BUMN yang dilarang menjabat sebagai calon direksi BUMN adalah seseorang yang pernah melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Sementara, kasus yang menjerat Ahok dinilai pelanggaran hukum yang tak merugikan keuangan negara.

Meski demikian, pro-kontra tetap muncul.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menganggap, pertimbangan pengangkatan Ahok menjadi petinggi BUMN karena kinerjanya yang baik.

Salah satunya, menurut dia, terlihat ketika Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Kasus hukum yang menjerat Ahok dinilainya sudah selesai karena Ahok telah mempertanggungjawabkannya dengan menjalani hukuman penjara selama 2 tahun.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, BUMN bukan badan hukum publik, tetapi badan hukum perdata.

"Badan hukum perdata itu tunduk pada undang-undang PT (Perseroan Terbatas), tunduk ke situ. Bukan undang-undang ASN," kata Mahfud, dikutip dari Kompas TV, Sabtu (16/11/2019).

"Jika Ahok ditunjuk sebagai pejabat publik, itu baru tidak boleh," lanjut dia.

Mantan Menteri Kordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengutarakan kegelisahannya atas penunjukan Ahok sebagai pejabat di perusahaan BUMN.

Menurut dia, penunjukan Ahok akan menambah masalah baru.

"Masalah Indonesia ini sudah banyak. Ini (Ahok) orang bermasalah yang hanya akan menimbulkan kontroversi yang enggak perlu," ungkap Rizal, dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Sabtu (16/11/2019).

Selain itu, ia juga menganggap track record Ahok tak begitu mulus. Ia menyinggung kasus pembelian lahan RS Sumber Waras ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ditolak serikat pekerja Pertamina

Serikat pekerja Pertamina secara terang-terangan melakukan penolakan atas penunjukan Ahok sebagai bos di salah satu BUMN.

Penolakan ini muncul setelah adanya informasi penunjukan Ahok sebagai Komut Pertamina.

Mereka membentangkan spanduk yang berisi penolakan terhadap Ahok untuk mengisi jabatan di Pertamina.

Dalam spanduk tersebut tertulis beberapa tuntutan, di antaranya Pertamina tetap wajib utuh, tolak siapa pun yang suka bikin rusuh, memilih figur tukang gaduh, dan bersiaplah Pertamina segera runtuh.

(Sumber: Kompas.com/Ihsanuddin, Rakhmat Nur Hakim, Ryana Aryadita Umasugi, Kiki Safitri | Editor: Fabian Januarius Kuwado, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Yoga Sukmana)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ahok dan Kontroversi Penunjukannya sebagai Komisaris Utama Pertamina..."

Penulis : Dandy Bayu Bramasta
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary