Pihak WTC Akhirnya Angkat Bicara Terkait Polemik Digadaikannya Bangunan WTC

Pihak WTC akhirnya angkat bicara terkait polemik digadaikannya bangunan WTC yang berdiri di atas lahan milik Pemprov Jambi kepada Qatar National Bank

Pihak WTC Akhirnya Angkat Bicara Terkait Polemik Digadaikannya Bangunan WTC
istimewa
Dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Aston (15/11/2019) Kota Jambi, Jumat Sore, Pihak WTC atau yang tergabung dalam PT. Simoa Putra Prayuda (SPP) diwakili oleh Jabar selaku Juru bicara. 

Pihak WTC Akhirnya Angkat Bicara Terkait Polemik Digadaikannya Bangunan WTC

JAMBI - Pihak WTC akhirnya angkat bicara terkait polemik digadaikannya bangunan WTC yang berdiri di atas lahan milik Pemprov Jambi kepada Qatar National Bank (QNB).

Dalam konferensi pers yang digelar di hotel Aston (15/11) Kota Jambi, Jumat Sore, Pihak WTC atau yang tergabung dalam PT. Simoa Putra Prayuda (SPP) diwakili oleh Jabar selaku Juru bicara. 

Selain itu turut hadir Dr.H.Fauzi Syam selaku Dosen Hukum administrasi hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang juga merupakan Kepala Biro Hukum Pemprov Jambi saat dilakukan Build, Operate and Tansfer (BOT) atau Bangun Guna Serah (BGS) dengan PT.SPP atau yang membawahi Mall WTC Jambi pada April tahun 2007 yang berlaku hingga 2037 atau selama 30 tahun. 

Fauzi menjelaskan Isu hukum yang harus dijawab karena pemberitaan selama ini, seperti hak status tanah kepemilikan Pemda dalam kerja sama BGS menurut Peraturam Menteri Dalam Negeri (PMDN) No 17 tahun 2017 dan ketentuan tanah objek kerjasama dapat dijadikan jaminan hutang.

Fauzi menyimpulkan terhadap penerbitan HGB atas nama PT SPP diatas tanah hak pengelolaan Pemprov Jambi serta dijadikannya jaminan/anggunan sertifikat HGB atas nama PT SPP, tidak bertentangan arau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik PMDN nomor 17 tahun 2007 tentang juknis pengelolaan barang milik daerah, UU nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, UU nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggunan, PP nomor 40 tahun 2007 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, maupun dengan akta perjanjian kerjasama antara Pemprov Jambi dengan PT SPP nomor 1 tahun 2007.

Kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik Permendagri nomor 17 tahun 2007, Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 dan PP nomor 40 tahun 2007 maupun akta perjanjian kerjasama Pemprov dan PT.SPP, dalam hal terjadi keadaan terburuk jika PT SPP wanprestasi atau tak mampu membayar hutan ke bank, maka secara hukum tanah hak pengelolaan pemprov Jambi dan bangunan yang berdiri diatasnya sesuai dengan akta perjanjian kerjasama BGS awal tetap mendapat perlindungan hukum yang kuat. 

"Maka jika PT SPP melakukan pembayaran HGB atas nama PT SPP atau beralih atas  nama Bank atau beralih ke pihak ketiga lainnya, akan berakhir  atau hapus demi hukum dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian. Namun Pemprov Jambi akan tetap menerima tanah beserta bangunan dan sarana berikut fasilitasnya dalam keadaan baik dan layak pakai tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun berdasarkan pasal 1 angka 22 Permendagri nomor 17 tahun 2007 dan pasal 6 angka 7 akta perjanjian kerjasama BGS nomor 1 tahun 2007 ," jelasnya.

Kemudian ditambahkannya, dalam praktiknya hanpir semua perjanjian kejasama BGS memberikan hak kepada mitra BGS untuk menerbitkan HGB diatas HPL. "Juga sebagian besar pemegang HGB diatas tanah HPL tersebut mengagunkan kepada Bank atau lembaga pembiayaan lainnya untuk mendapatkan pinjaman," katanya.

Dijelaskan juga oleh Fauzi bahwa pinjaman QNB ini berlaku selama 17 tahun. Dari awal BGS pada 2007. Dengan dua kali kucuran.

Halaman
12
Editor: nani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved