Pemkot Jambi Ajukan Pinjam Rp400 Miliar untuk Percepat Pembangunan, Fraksi PKS dan Demokrat Menolak

Rencana Pemerintah Kota Jambi untuk meminjam dana sebesar Rp400 miliar untuk membiayai program pembangunan saat ini sedang berjalan.

Pemkot Jambi Ajukan Pinjam Rp400 Miliar untuk Percepat Pembangunan, Fraksi PKS dan Demokrat Menolak
Tribunjambi/Rohmayana
Wali Kota Jambi Syarif Fasha. Pemerintah Kota Jambi berencana meminjam dana sebesar Rp400 miliar untuk membiayai program pembangunan saat ini sedang berjalan. 

Pemkot Jambi Ajukan Pinjam Rp400 Miliar untuk Percepat Pembangunan, Fraksi PKS dan Demokrat Menolak

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI-Rencana Pemerintah Kota Jambi untuk meminjam dana sebesar Rp400 miliar untuk membiayai program pembangunan saat ini sedang berjalan. Bahkan angka tersebut sudah dimasukkan ke dalam KUA-PPAS RAPBD Kota Jambi tahun 2020 yang saat ini sedang dibahas bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Jambi. 6 dari 8 fraksi di dalam DPRD kota Jambi mendukung program tersebut.

Hajrul Fraksi PKS DPRD Kota Jambi mengatakan jika untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Namun sumber pembiayaan untuk percepatan pembangunan tersebut berasal dari dana pinjaman maka pihaknya tidak sependapat.

Hal ini karena berdasarkan penjelasan dari Mendagri bahwa sebaiknya pinjaman dilakukan jika ada pembangunan yang sangat darurat dan harus diselesaikan.

Zumi Zola Pastikan Anggota Dewan dan Fraksi Dapat Bagian Nanti Ribut Lagi

UAS Ceramah di Kota Sungai Penuh, Lapangan Merdeka Penuh Sesak Ribuan Warga

VIDEO: Zola Jadi Saksi Terdakwa Asiang Kasus Korupsi Suap APBD 2018

“Pembanguan dengan pinjaman ini harus dipertimbangkan dengan cermat, tidak terburu-buru dan perencanaan yang matang. Karena sangat berpotensi membebani keuangan daerah dan memiliki resiko yang tinggi,” jelas Hajrul.

Menurutnya dengan jumlah yang besar dengan masa bayar yang pendek sesuai masa jabatan Wali Kota Jambi terdapat beberapa beban yang harus ditanggung pemerintah. Seperti menganggarkan pembayaran hutang di atas Rp100 miliar ditambah beban bunga hutang sebesar 7,5 persen pertahun.

“Jadi kalau planing belum matang maka kemungkinan terjadi kegagalan. Akan ada ancaman DAU sampai 100 persen sebagaimana yang kami konsultasikan dengan Kemendagri beberapa waktu lalu. Sehingga hal ini nantinya tentu akan merugikan masyarakat,” katanya.

Fraksi PDIP perjuangan mengatakan bahwa tak banyak daerah yang ditawari untuk melakukan peminjaman tersebut dimana ada beberapa kriteria jika daerah ingin meminjam dana untuk membiayai pembangunan seperti harus meraih predikat WTP secara berturut-turut.

"Kota Jambi di dalam penilaian mereka (PT SMI) masuk dalam kriteria sehingga kami mendukung langkah pemerintah untuk percepatan pembangunan," kata MA Fauzi yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Fraksi PDIP, di gedung DPRD kota Jambi, Selasa (12/11).

Kata dia, proses pengajuan tersebut masih panjang dan harus melalui persetujuan DPRD. Kata dia, hanya 2 fraksi saja yang menolak kebijakan tersebut diantaranya adalah fraksi PKS dan fraksi Demokrat Kebangsaan.

Halaman
123
Penulis: Rohmayana
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved