Sejak Ditunjuk Jadi Menteri, Sikap Mahfud MD Soal Perppu KPK Berubah Total, Jadi Sorotan
Sikap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu berubah sejak ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menko Polhukam menggantikan Wiranto.
lihat foto
Sejak Ditunjuk Jadi Menteri, Sikap Mahfud MD Soal Perppu KPK Berubah Total, Jadi Sorotan
TRIBUNJAMBI.COM-Dulu, sebelum menjadi menkopolhukam, Mahfud MD paling getol mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera mengeluarkan Perppu KPK.
"Kan memang sudah agak genting sekarang," ucap Mahfud saat memberikan keterangan kepada awak media saat itu.
Perubahan sikap Menkopolhukam Mahfud MD mengenai rencana penerbitan Perppu KPK hasil revisi pun menjadi sorotan.
Sikap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu berubah sejak ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menko Polhukam menggantikan Wiranto.
Dulu Anggap Keadaan Genting
Ketika demo mahasiswa dan aliansi masyarakat mengemuka di berbagai wilayah Tanah Air, Mahfud hadir bersama sejumlah tokoh nasional untuk bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, pada 26 September lalu.
Saat itu, ia berpandangan keadaan sudah genting dan memaksa.
• MATERI KHOTBAH JUMAT Waktu yang Dianjurkan Bagi Umat Muslim Untuk Bersholawat
Demonstrasi yang berujung ricuh kala itu sudah menelan korban jiwa, baik dari mahasiswa maupun masyarakat.
Hal itu dianggap sudah menjadi alasan yang cukup kuat bagi Kepala Negara untuk dapat menerbitkan Perppu KPK.
"Kan memang sudah agak genting sekarang," ucap Mahfud saat memberikan keterangan kepada awak media saat itu.
• HARGA Emas Turun Rp 5 ribu, Buyback Jadi Rp 661.000
Selain Mahfud, para tokoh yang hadir mendampinginya saat itu antara lain mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas, pakar hukum tata negara Feri Amsari dan Bivitri Susanti.
Selain itu hadir pula Goenawan Mohamad, Butet Kartaradjasa, Franz Magnis Suseno, Christine Hakim, Quraish Shihab, dan Azyumardi Azra.
"(Penerbitan perppu) itu hak subyektif Presiden bisa juga, tidak bisa diukur dari apa genting itu. Presiden menyatakan 'keadaan masyarakat dan negara seperti ini, saya harus ambil tindakan', itu bisa dan sudah biasa dan tidak ada dipersoalkan itu," kata Mahfud.
• Terpilih Jadi Kades, Ini Aksi Angely Emitasari saat Dipanggung, Setenar Via Vallen & Nella Kharisma
Sebenarnya, menurut Mahfud, ada opsi lain yang bisa ditempuh yakni legislative review.
Namun, opsi Perppu KPK lebih kuat disuarakan oleh para tokoh saat pertemuan itu.
Rupanya, desakan yang dilontarkan para tokoh saat itu bertaji.
Jokowi yang berdiri tepat di samping Mahfud saat memberikan keterangan, kemudian melunak.
Ia pun mempertimbangkan untuk menerima masukan mahasiswa dan para tokoh untuk menerbitkan perppu.
Padahal sebelumnya, ia bersikukuh tak akan menerbitkan perppu.
"Akan kita kalkulasi, kita hitung, kita pertimbangkan terutama dari sisi politiknya," ucap Jokowi saat itu.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Soal Perppu KPK, Sikap Mahfud MD Dulu dan Kini....
Sikap Terkini Mahfud MD
Sebulan sejak pertemuan, Jokowi tak kunjung mengeluarkan perppu.
• TAK Mengaku Cabuli 9 Siswa, Oknum Guru PNS Ini Bilang Cuma 4 Orang yang Dicium dan Dipeluk di Gudang
Hingga akhirnya ia dilantik sebagai presiden periode kedua pada 20 Oktober lalu.
Sehari kemudian, Jokowi mulai memanggil para kandidat menteri yang akan mengisi Kabinet Indonesia Maju.
Mahfud MD menjadi orang pertama yang dipanggil Jokowi ke istana.
Dua hari kemudian, Jokowi mengumumkan Mahfud sebagai Menko Polhukam.
"Beliau akan menjadi Menko Polhukam. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, penegakan hukum, deradikalisasi, antiterorisme berada di wilayah Prof Mahfud MD," kata Jokowi, Rabu (23/10/2019).
Sepekan kemudian, Jokowi memastikan tidak akan menerbitkan perppu hasil revisi.
Alasannya, ia ingin menghormati proses uji materi UU KPK yang saat ini sedang digelar di Mahkamah Konstitusi.
"Kita melihat, masih ada proses uji materi di MK. Kita harus menghargai proses seperti itu," kata Jokowi saat berbincang dengan awak media, Jumat (1/11/2019).
• Terpilih Jadi Kades, Ini Aksi Angely Emitasari saat Dipanggung, Setenar Via Vallen & Nella Kharisma
Di lain pihak, Mahfud menyatakan, dirinya tak lagi dapat mendesak Presiden untuk menerbitkan Perppu KPK.
Ia juga tidak bisa lagi menentang apa yang menjadi keputusan Jokowi untuk menunda penerbitan Perppu KPK.
Sebab, sebagai menteri, ia harus tunduk pada putusan Kepala Negara.
"Enggak ada gunanya berharap di saya, wong saya bukan pemegang kewenangan," kata Mahfud saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).
Seperti diketahui, sejumlah akademisi dan pegiat antikorupsi mendesak agar Presiden Jokowi menerbitkan perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
Mereka menilai, sejumlah pasal dalam UU yang baru itu bisa melemahkan KPK dan upaya pemberantasan korupsi.
Mahfud pun memastikan, masukan dari masyarakat sipil telah ia sampaikan kepada Presiden Jokowi.
• PULANG Dari Bangkok, Via Vallen Panik Berat Badan Naik 4 Kg Padahal Lagi Diet!
"Tetapi saya sampaikan suara-suara itu. Pasti saya sampaikan, tetapi yang punya kewenangan tetap presiden. Makanya presiden mengatakan, visi presiden itu adalah visi presiden, menteri tidak boleh punya visi lepas," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Mahfud menjelaskan sikapnya yang tidak berubah soal penerbitan Perppu KPK.
Mahfud menyatakan, ia tetap mendukung jika Presiden Joko Widodo ingin menerbitkan Perppu KPK.
Namun demikian, kata Mahfud, ia tidak bisa menentang apa yang menjadi keputusan Presiden Jokowi untuk menunda penerbitan Perppu KPK.
Sebagai menteri, Mahfud harus tunduk pada keputusan Jokowi.
Di sisi lain, Mahfud menegaskan bahwa kewenangan untuk penerbitan perppu ataupun tidak, merupakan hak prerogatif presiden yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun.
• 5 Fakta Mengerikan Tentang Bahar, Pembunuh Ayah yang Jasadnya Dicor Semen di Musala Rumah!
"Kita sudah menyatakan pendapat pada waktu itu. Nah sekarang sudah menjadi menteri masa mau menantang itu," kata Mahfud.
"Sejak awal, sebelum menjadi menteri pun saya katakan itu wewenang presiden. Nah kalau sudah wewenang kemudian tidak dipilih itu sebagai kebijakan, kan itu wewenang penuh Presiden," ucap dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan, tidak akan menerbitkan Perppu untuk mencabut UU KPK.
Presiden Jokowi beralasan, menghormati proses uji materi UU KPK yang tengah berjalan di Mahkamah Konsitusi.
"Kita melihat, masih ada proses uji materi di MK. Kita harus hargai proses seperti itu," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019).
"Jangan ada uji materi ditimpa dengan keputusan yang lain. Saya kira, kita harus tahu sopan santun dalam ketatanegaraan," ucap dia.
FOLLOW INSTAGRAM TRIBUN JAMBI:
.
(*)
(Kompas.com Penulis Dani Prabowo | Editor Bayu Galih)
ARTIKEL TELAH TAYANG DI TRIBUNNEWSWIKI
