Rakerda DPD REI Jambi

3.000 Warga Tak Bisa Akad Kredit, Rakerda REI Jambi Minta Presiden Bantu MBR

Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Jambi menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Persatuan Perusaahan Real Estate

3.000 Warga Tak Bisa Akad Kredit, Rakerda REI Jambi Minta Presiden Bantu MBR
TRIBUN JAMBI/FITRI AMALIA
Peserta Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI Jambi serta tamu undangan tengah mengikuti acara pembukaan yang digelar di BW Luxury Hotel Jambi, Senin (4/11). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Jambi menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Persatuan Perusaahan Real Estate Indonesia (REI) Jambi 2019 yang berlangsung di Hotel BW Luxury Jambi, Senin (4/10).

Banyak hal penting yang dibahas pada Rakerda DPD REI Jambi di antaranya menyusun program DPD REI Jambi untuk periode berikutnya yang akan dirumuskan dalam Rakerda tersebut. Konsolidasi terhadap stakeholder terkait baik dari perbankan hingga perizinan.

"Kita juga ingin suarakan pada presiden bahwa program sejuta rumah ini program strategis dimana program sejuta rumah ini Pemerintah akan mengatasi deadlock rumah yang mencapai 11,4 juta yang ditangani 1 juta setiap tahunnya," ujar Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jambi, Ramond Fauzan.

Tentunya pada kesempatan ini DPD REI juga ingin menjalin komunikasi dengan stakeholder terkait yang ada di Provinsi Jambi guna menyukseskan program sejuta rumah yang diprakarsai Presiden Jokowi.

"Kami juga ingin menjalin komunikasi dengan pemerintah, bagaimana REI ikut bisa berperan aktif dalam mempercepat investasi yang ada di Provinsi Jambi. Mungkin masih sedikit yang tahu bahwa REI identik dengan perumahan, padahal Real Estate Indonesia itu sektor properti yang beragam, di antaranya ada sektor komersial, super blok, perumahan sudah pasti, pengembangan kawasan wisata, pengembangan kawasan industri yang saat ini dibutuhkan oleh Jambi, maka pada saat ini kita ingin ketua umum kita bisa berkomunikasi dengan stakeholder di Jambi kita bisa sama-sama menggerakkan perekonomian di Jambi," jelasnya.

Pada Rakerda ini pihaknya juga ingin menyampaikan masih banyak masyarakat di Jambi yang membutuhkan rumah, terutama MBR. Dia mengatakan, tahun 2019 anggaran bantuan rumah subsidi separuh dari anggaran 2018, sehingga banyak yang tidak mendapatkan rumah di tahun ini.

"Padahal permintaannya tumbuh, maka pada kesempatan ini kita sampaikan kepada Presiden Jokowi tolong dibantu masyarakat MBR di Jambi, ada sekitar 3 ribu keluarga yang saat ini tidak bisa akad kredit," tuturnya.

Opsi BP2BT dari Bank Dunia

DPD REI merupakan organisasi yang mewadahi pengembang di Provinsi Jambi dengan 150 anggota aktif. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata beserta jajarannya, Wakil Walikota Jambi Maulana, Gubernur Jambi yang dalam hal ini diwakili oleh Staff Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Sri Anggunaini, serta stakeholder stakeholder terkait.

Dalam kata sambutannya, Soelaeman Soemawinata mengatakan industri property adalah sektor riil yang menyediakan barang yang telah tersedia. Saat ini REI memiliki 5.300 lebih anggota di daerah yang terdaftar. Perusahaan perusahaan ini bergerak di rumah MBR.

"Kita bergabung untuk bagaimana masalah FLPP yang sekarang menjadi "hantu" teman-teman semua kita berjuang bersama, kita sudah menghadap presiden bersama, kita juga telah berusaha bicara dengan Bank Dunia perihal Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). BP2BT yang merupakan program baru, dengan adanya keterbatasan FLPP, teman-teman sudah mulai membicarakan BP2BT, walau memang ada sedikit kelemahannya," kata Soelaeman.

Maulana berharap Rakerda ini menghasilkan kebijakan organisasi yang sangat baik yang dapat dikomunikasikan dengan OPD Kota Jambi. Kota Jambi memiliki peluang dan potensi yang sangat besar apabila dikelola secara bersama sama. Pihaknya sangat membuka diri kepada seluruh investor karena pemerintah punya keterbatasan.

"Setiap orang yang datang ke sini baik berwisata maupun bisnis di bidang-bidang lain selalu membutuhkan properti, itulah peluang terbesar DPD REI Jambi, kami pemerintah akan men-support apapun kebutuhannya terkait dengan peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi itu juga cita cita dan mimpi kami," tuturnya.

Dalam kata sambutannya, Gubernur Jambi yang diwakili oleh Sri Anggunaini, mengatakan REI mempunyai peran starategis bersama institusi lain untuk mengatur ruang gerak civitas internal dan eksternal selaku pelaksana kebijakan strategis dan taktis dibidang perumahan.

"Keberadaan asosiasi REI di Provinsi Jambi diharapkan dapat membantu pemerintah Provinsi Jambi untuk menyukseskan program program pembangunan Jambi Tuntas terutama terkait pembanganunan perumahan bagi masyarakat serta kewajiban pengembang untuk mengembangkan fasilitas sosial dan umum," pungkasnya.

Penulis: fitri
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved