Presiden Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK, ICW : 17 Oktober KPK Sebenarnya Sudah Resmi Mati Suri
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana memandang, Presiden Joko Widodo sudah mengingkari janji kampanyenya soal menolak negara lem
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana memandang, Presiden Joko Widodo sudah mengingkari janji kampanyenya soal menolak negara lemah dan mendukung pemberantasan korupsi.
Kurnia menanggapi keputusan Presiden Jokowi yang tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menolak implementasi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.
"Presiden ketika mengikuti kontestasi politik 2019, menyebutkan dalam misi pemerintahannya, Jokowi mendukung upaya pemberantasan korupsi, tetapi lagi-lagi ingkar terhadap janjinya," kata Kurnia dalam diskusi di kantor ICW, Jakarta, Minggu (3/11/2019).
• VIDEO: Polantas Tebingtinggi yang Pukul Sopir Ambulans yang Bawa Pasien, Akhirnya. . .
• SEMINGGU Jadi Menkopolhukam, Mahfud MD Kabarkan Foto Anaknya Dipakai Untuk Penipuan, Begini Kisahnya
• TERTIBKAN Tambang Ilegal, Rombongan Wakil Gubernur Dikepung Massa, Tujuh Mobil Dirusak
Presiden Jokowi dinilainya sudah memberikan harapan palsu ke masyarakat luas.
Karena saat ditemui oleh banyak tokoh di Istana Merdeka pada 26 September 2019, Jokowi mempertimbangkan akan mengeluarkan perppu.
"Tetapi faktanya kemarin sudah dibantah, karena alasan Presiden Jokowi soal sopan santun menghargai judicial review di MK," kata dia.
Kurnia juga melihat Jokowi terkesan sudah tak memandang lagi harapan masyarakat sipil yang disalurkan lewat berbagai demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah pada September lalu.
"Rasanya hanya dianggap angin lalu saja oleh Presiden Jokowi dan per tanggal 17 Oktober kemarin KPK itu sebenarnya sudah resmi mati suri, karena seluruh pasal yang disepakati soal dewan pengawas, SP3, dan lainnya memang benar akan mengembalikan pemberantasan korupsi kembali ke jalur lambat," ucap Kurnia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan, tidak akan menerbitkan Perppu KPK tersebut.
• Barbie Kumalasari Ungkap Cara Unik Lampiaskan Rindu ke Galih Ginanjar,Begini Reaksi Nagita Slavina?
• VIDEO : Pengakuan Penjual Cilok Cantik yang Viral di Solo, Awalnya Cuma Bantu Kakak, Kini Omset Naik
• Terancam Ambruk, Bangunan Kantor di Merangin Ini Sudah Dilihat Wabup, Kalau Hujan Bocor
Presiden Jokowi beralasan, menghormati proses uji materi UU KPK yang tengah berjalan di Mahkamah Konsitusi (MK).
"Kita melihat, masih ada proses uji materi di MK. Kita harus hargai proses seperti itu," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019).
"Jangan ada uji materi ditimpa dengan keputusan yang lain. Saya kira, kita harus tahu sopan santun dalam ketatanegaraan," kata dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tak Terbitkan Perppu KPK, Presiden Jokowi Dinilai Ingkar Janji"
Penulis : Dylan Aprialdo Rachman
Editor : Icha Rastika
Alasan Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK Dinilai Mengada-ada, Menyesatkan, dan Keliru
Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai, penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut UU KPK hasil revisi tak bergantung dengan menunggu proses uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi ( MK).
