Twitter Larang Kampanye Politik di Platform Mereka, Ternyata Ini Alasan Sebenarnya!

TRIBUNJAMBI.COM - Twitter berencana melarang iklan politik dengan tujuan untuk menciptakan kepercayaan publik bebas dari kabar  hoax.

"Iklan internet sangat kuat dan sangat efektif bagi para pengiklan komersial, tetapi kekuatan itu juga membawa bahaya tersendiri bagi politik," kata pendiri Twitter Jack Dorsey dalam cuitannya.

Sementara itu media sosial lain Facebook baru-baru ini menolak pelarangan iklan politik. di platform mereka.

• Hutan Kota, Wisata Alam Murah di Tengah Kota Jambi

Manajer Kampanye Presiden Donald Trump, Brad Parscale menyatakan larangan itu "sekali lagi merupakan upaya kelompok kiri untuk membungkam Trump dan pihak konservatif".

Namun Bill Russo, juru bicara kampanye calon presiden Demokrat Joe Biden mengatakan, "Ketika dihadapkan pada pilihan antara uang dan integritas demokrasi kita, menyegarkan rasanya (mendengar kabar) bahwa uang tidak selalu menang."

• Menu Sop Kambing dan Sop Kaki Sapi Jadi Andalan Sop Jakarta AA yang Melegenda

Merespons langkah Twitter itu, pendiri Facebook Mark Zuckerberg membela kebijakan perusahannya.

"Dalam demokrasi, rasanya tidak benar jika perusahaan swasta menyensor politisi atau berita," katanya dalam sebuah jumpa pers.

Twitter akan memulai pelarangan ini 22 November, sementara rincian aturan itu akan diumumkan 15 November.

• Doyok Divonis 7 Bulan Penjara Gara-gara Togel Singapura

Bagaimana Twitter menjelaskan larangan ini?

Dorsey menjelaskan pandangannya dalam rangkaian cuitan.

https://twitter.com/jack/status/1189634360472829952

Iklan politik di internet, katanya, "mengganggu diskursus kewargaan secara keseluruhan".

Gangguan ini termasuk: "optimalisasi pesan berdasarkan algoritma mesin", "penargetan-mikro, informasi sesat tanpa verifikasi, dan deep fakes (penempelan wajah ke video orang lain)".

Dorsey menulis, "Sangat tidak kredibel jika kita mengatakan: 'Kami bekerja keras untuk menghentikan orang agar tak lagi mempermainkan sistem politik kita dengan menyebarkan informasi sesat, tapiiii jika ada yang membayar kita untuk menyasar dan memaksa orang untuk melihat iklan politik.' Yah, mereka bisa bilang apa saja yang mereka mau!"

Dorsey juga membantah bahwa kebijakan ini akan menguntungkan mereka yang sedang menjabat.

Katanya, "banyak gerakan sosial yang bisa menjadi sangat besar tanpa iklan".

Namun iklan untuk mendorong orang agar mendaftar ikut pemilu tidak akan terpengaruh larangan ini.

Bagaimana larangan ini dijalankan?

Hillary Clinton, mantan calon presiden dari Partai Demokrat Amerika yang dikalahkan oleh Trump di tahun 2016, menyambut baik larangan ini, dan menurutnya ini tantangan terhadap sikap Facebook.

https://twitter.com/HillaryClinton/status/1189638596703260678

Analis media sosial Carl Miller megatakan ini merupakan "ini pertama kalinya raksasa industri teknologi mengambil langkah mundur terkait disrupsi yang mereka mulai terhadap institusi yang bergerak tidak secepat mereka".

https://twitter.com/carljackmiller/status/1189652008900481024

Apa kebijakan Facebook?

Awal bulan ini, Mark Zuckerberg bicara di depan pelajar di Washington DC untuk membela posisi perusahaannya yang tidak melarang iklan politik - bahkan yang mengandung kebohongan.

Ia berkata sempat memikirkan kemungkinan itu tapi ia percaya langkah itu akan menguntungkan politisi yang berkuasa dan orang-orang yang diiput oleh media.

Juru bicara Biden yang lain, TJ Ducklo, mengkritik Facebook yang menolak untuk mencabut video yang diunggah oleh tim kampanye Trump 2020 yang mempromosikan teori konspirasi - yang belum terbukti - tentang Joe Biden dan anaknya.

"Sikap media sosial membiarkan informasi menyesatkan dipasang di platform mereka itu sangat tidak bisa diterima," kata TJ Ducklo.

Kandidat Partai Demokrat lain Senator Elizabeth Warren membuat iklan politik yang lincir tentang Facebook menyatakan bahwa Zuckerberg secara pesonal mendukung agar Donald Trump terpilih lagi.

Katanya, ia melakukannya sebagai protes terhadap keputusan Facebook untuk membiarkan politisi memasang iklan yang memuat "kebohongan yang sudah diketahui umum".

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com yang dilansir dari BBC Indonesia