Pernyataan Prabowo Saat Debat Pilpres Diungkit Kembali Setelah Seminggu Jadi Menhan, Ada Apa?
Menurutnya, itu karena dalam lima tahun terakhir ini, Presiden Joko Widodo sudah menaikkan anggaran pertahanan yang cukup signifikan.
lihat foto
Ia mengatakan, sepanjang 2015-2018, BPK hanya memberi penilaian Wajar Dengan Pengecualian dan baru tahun 2019, diberikan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian.
"Oleh karena itu, Komisi I ke depan hendaknya bisa lebih cermat dan mendorong peningkatan proporsi belanja modal termasuk di dalamnya modernisasi alutsista," kata Anton.
Selain itu, menurutnya Komisi I hendaknya juga mendorong Kementerian Pertahanan untuk rutin mempublikasikan laporan kebijakan dan keuangan anggaran pertahanan setiap tahunnya guna mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor pertahanan.
Karena menurutnya, dengan demikian, publik juga bisa ikut mengawasi penggunaan setiap rupiah oleh Kementerian Pertahanan.
Anton mengatakan, hal tersebut juga harus diikuti dengan dibuka kembalinya akses publik dalam rapat-rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan.
Itu karena menurutnya, sejak 2013 lalu, Komisi I telah menutup rapat akses publik untuk mengikuti rapat kerja di sektor pertahanan.
"Mengingat pertahanan adalah urusan publik maka sudah tidak ada pembenaran yang dilakukan Komisi I untuk menggelar rapat kerja secara tertutup. Publik berhak untuk mengetahui apa yang terjadi dalam rapat kerja termasuk apa yang dilakukan wakil rakyat dalam kegiatan tersebut," kata Anton.
Diberitakan sebelumnya, Politikus Golkar Meutya Hafid didapuk menjadi Ketua Komisi 1 DPR RI yang melingkupi tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.
• Heboh, Anggaran Aibon Rp 82 Miliar, Diknas: Salah Ketik, Situs APBD DKI Jakarta Tak Bisa Diakses
Usai pelantikan sebagai Ketua Komisi 1, Meutya mengatakan akan langsung bekerja. Salah satunya memanggil menteri menteri yang baru duduk di kabinet untuk mengetahui program kerja yang akan dilakukan.
"Tentu dari profil kementerian-kementerian yang jumlahnya juga banyak menteri-menteri baru yang merupakan mitra Komisi I. Kita akan coba panggil untuk mengetahui apa yang akan mereka lakukan, rencana-rencana apa ke depan yang akan dilakukan oleh Kementerian-kementerian yang cukup strategis di bawah Komisi I, termasuk tentu Kementerian pertahanan," ujar Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (29/10/2019).
Selain memanggil Prabowo, Meutya juga akan memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate.
Setelah Jadi Menhan, Prabowo Kini Diizinkan Masuk Amerika
Wakil Ketua umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa sejak Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan terdapat sejumlah negara yang hendak bersilaturahmi, termasuk dari Amerika Serikat.
Mereka silaturahmi sekaligus menyampaikan undangan kepada Prabowo.
"Jadi begini memang sejak jadi Menhan ada beberapa dari negara yang kemudian bersilahturahmi kepada pak Prabowo termasuk dari tim Amerika Serikat. Kemudian dalam silaturahmi itu juga menyampaikan undangan-undangan untuk berkunjung," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa, (29/10/2019).
