Serapan Anggaran Pemprov Jambi di Bawah 50 Persen, Dinas PUPR Salah Soal Tender

Serapan Anggaran Pemprov Jambi di Bawah 50 Persen, Dinas PUPR Salah Soal Tender

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Hingga Triwulan ke III 2019 kemarin serapan anggaran Pemprov Jambi masih  di bawah 50 persen yaitu 44,98 persen. Sekda Provinsi Jambi M Dianto menjelaskan, OPD yang serapanya rendah merupakan OPD yang anggaranya besar yakni di Dinas PUPR.

"Sudah dievaluasi dari 48 OPD, delapan OPD sudah kategori baik, artinya sudah 60 persen, 17 OPD sudah diatas 50 persen, hanya tinggal 18 OPD yang angkanya masih di bawah 50 persen, rata-rata di atas 37 persen," sebut Sekda.

Diakui Sekda, OPD yang serapanya rendah salah satunya adalah Dinas PUPR, karena anggaranya besar yakni mencapai Rp 700 miliar lebih. "Tadi disampaikan Kabidnya, ini sebenarnya semua sudah jalan, tinggal di akhir triwulan keempat ini kalau pekerjaan yang sudah selesai akan dibayarkan. Alhamdulillah sudah readi semua," jelasnya.

Rendahnya serapan anggaran Pemprov Jambi ini, menurut Sekda disebabkan lambatnya beberapa dinas mengusulkan rencana umum pengadaannya ke ULP sehingga di SIRUP pun terlambat. Seharusnya lanjut Sekda, ketika sudah ketok anggaran di Desember, pada Januari sudah bisa mengajukan tender.

• Pemkab Muarojambi Bakal Punya Kantor Perizinan Alat Ukur, 2020 Mulai Beroperasi

• Ibu dan Anak Tewas Terbakar Dalam Rumah, Polisi Tahan Suami Usai Diperiksa, Pelakunya?

• Cerita Tiga Tokoh Inspiratif Memajukan Sekolah di Batanghari

"Artinya mereka tidak boleh lagi menunggu hingga akhir tahun baru dilelang, karena sudah tahu kegiatan masing-masing," jelas Sekda.

Lambannya serapan anggaran di sejumlah OPD ini akan menjadi pertimbangan dan penilaian gubernur mengingat saat ini Pemprov Jambi sedang melakukan assesment terhadap kinerja pejabat eselon II.

"Terakhir tadi saya sampaikan, bahwa sejak triwulan pertama kita rapat anggaran, kita sudah minta komitmen kepada seluruh kepala OPD, bahwa diakhir tahun serapan anggaran di masing-masing OPD harus di atas 95 persen. Kalau tidak, inikan berbarengan dengan hasil assesment yang kemarin, tinggal lagi Pak Gubernur bersama tim penilai melihat kemampuan seseorang menyelesaikan pekerjaaan di OPD-nya masing-masing. Mampu atau tidak seseorang itu salah satu ukuranya adalah mampu merealisasikan anggara di OPD-nya," ujar Sekda.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi Tetap Sinulingga saat dikonfirmasi mengenai rendahnya serapan anggaran di Dinas PUPR menyebut, semua progres kegiatan masih berjalan dan jika sekarang dikatakan terlambat menurutnya bukan pekerjaanya namun karena tender pekerjaanya yang memang terlambat.

"Pelaksanaanya tetap normal, kalau tendernya bulan 6 waktu pekerjaannya 6 bulan otomatis bulan 12 selesainya," kata Tetap.

Tetap yakin, semua proyek-proyek di Dinas PUPR bisa terselsaikan hingga akhir tahun. "Kalau ada satu dua pake yang minus, itu normal, mungkin faktor cuaca dan lain-lain," jelasnya.

Selain itu, ia juga mengakui jika dibanding tahun sebelumnya, progres serapan anggaran tahun ini memang jauh terlambat.

"Seharusnya kan kalau bulan sekarang ini seharusnya sudah 80 persen, tapi sekarang masih 50 an. Tapi persentase ini tidak bisa diambil patokan, karena kalau pekerjaan jalan, hari ini bobotnya baru 20 persen dua hari kedepan bisa saja langsung naik 60 persen, karena bobotnya besar," jelasnya.

Bahkan, untuk mengejar penyelesaian pekerjaan hingga akhir tahun, pihak Dinas PUPR memerintah beberapa rekanan untuk bekerja hingga malam hari. "Kita sudah antisipasi, ada beberapa kegiatan yang kita pinta kerja sampai malam," pungkasnya.