Pelantikan Presiden & Wapres
Isi Pidato Jokowi Tadi Malam Jadi Sorotan, Pujian Anggota Dewan Fraksi PDI P Sebut Presiden Visioner
Pidato Perdana Presiden Joko Widodo (Jokowi), Minggu (20/10/2019), di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi sorotan berbagai kalangan.
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM-Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 telah selesai digelar Minggu siang kemarin.
Dilaksanakan melalui rapat paripurna di gedung DPR RI, Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato perdana.
Pidato Perdana Presiden Joko Widodo (Jokowi), Minggu (20/10/2019), di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi sorotan berbagai kalangan.
Termasuk oleh anggota DPRRI Tubagus (TB) Hasanuddin.
• Profil Lengkap Sabilul Alif, Ajudan Pribadi Maruf Amin Mantan Kapolres yang Aktif di Facebook
Politisi PDI Perjuangan ini menyebut pidato Jokowi sangat relevan dan visioner.
Sehingga harus menjadi pedoman masyarakat terutama para pembantunya.
”Pidato ini menarik dan mencerminkan visi Presiden Jokowi."
"Meneruskan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan rakyat Indonesia,” ujar politisi yang kerap disapa Kang Hasan ini, Senin (21/20/2019).
Sementara untuk infrastruktur, Indonesia masih memerlukan pembangunan yang berkelanjutan dalam konteks memberikan fasilitas kepada pelaku-pelaku ekonomi.
“Termasuk juga dapat dimanfaatkan untuk konektivitas sehingga antara produsen dan pasar semakin dekat,” purnawirawan TNI ini menegaskan kembali.
Pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaria Militer ini juga menyoroti tentang regulasi terkait lapangan pekerjaan dan investasi.
• Pangeran Brunei & Putri Eksotis Afrika Jadi Sorotan Netizen, Salfok Lekuk Tubuh di Pelantikan
Ia menyebut pentingnya undang-undang tentang ketenagakerjaan yang lebih akomodatif terhadap masyarakat dan kemudahan dalam mengakses informasi lapangan kerja.
Ia mengamini pidato presiden tentang struktur birokrasi yang perlu direstrukturisasi agar jenjang kepangkatan eselon tidak terlalu panjang dan berbelit-belit.
“Panjangnya struktur birokrasi akan berakibat lamanya proses perizinan, rumitnya prosedur administratif, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh rakyat,” tegasnya.
Terkait dengan transformasi ekonomi, mantan Pimpinan Komisi 1 DPR RI ini mengusulkan pentingnya hilirisasi sehingga sumber daya alam Indonesia memiliki nilai tambah dan keuntungan yang lebih besar bagi rakyat.
