Fadli Zon Ngaku Masih Ingin Jadi Oposisi, Tapi Gerindra . . .
"Kalau saya yang ditanya saya maunya jadi oposisi, tapi kan saya tidak bisa mengambil keputusan sendirian. Bukan saya yang mengambil keputusan," kata
lihat foto
Fadli Zon Ngaku Masih Ingin Jadi Oposisi, Tapi Gerindra . . .
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon angkat suara soal teka-teki arah sikapnya dalam pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin, lima tahun ke depan.
Apakah bersikap oposisi atau memilih ikut bergabung pemerintah.
Curhatan Fadli tersebut diungkapkan saat ditanya moderator rumor partai Gerindra akan bergabung ke pemerintahan dalam peluncuran buku di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (9/10/2019).
Secara pribadi, Fadli mengungkapkan, ia masih sangat ingin beroposisi.
Namun mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengaku tidak bisa mengambil keputusan partai sendiri.
"Kalau saya yang ditanya saya maunya jadi oposisi, tapi kan saya tidak bisa mengambil keputusan sendirian. Bukan saya yang mengambil keputusan," kata Fadli.
Fadli juga menyatakan, seandainya partai Gerindra masuk kabinet Jokowi, ia tidak akan menghilangkan kebiasannya untuk mengkritik pemerintah.
Ia menyebut, lembaga legislatif memang memiliki tugas untuk mengawasi peran eksekutif.
Baca: Video Viral Hujan Batu di Purwakarta, Batu Segede Gajah Timpa Rumah & Sekolah, Bangunan Rusak Parah
Baca: Berawal Kakak Adik hingga Akui Saling Suka Afgan Posting Foto Mesra dengan Rossa di Ulang Tahun Ocha
"Kalau yang namanya di legislatif di parlemen, mau di dalam koalisi ataupun berada di oposisi, harusnya tetap mengkritik. Karena itu kewajiban yang diperintahkan konstitusi dan juga UU untuk menjalankan fungsi pengawasan," ungkapnya.
Fungsi pengawasan DPR, kata dia, salah satunya tidak hanya sekadar menjadi tukang stempel pemerintah.
Dia tak mau kekuasaan yang ada menjadi kekuasaan yang oligarki.
"Bukan hanya sekadar jadi tukang stempel. Bahayanya sekarang begini, kalau eksekutif dan legislatif di dalam satu bangunan yang sama, itu akan terjadi oligarki. Tidak akan ada lagi fungsi kritik dan pengawasan," ungkapnya.
Dia memahami, tindakan tersebut memang bukan perkara mudah.
Namun, menurut Fadli, ingin mengkritik atau tidaknya ialah perkara masing-masing anggota DPR RI yang dipilih masyarakat.
