Prabowo Siap Jadi 'Pengikut' Jokowi Jika Diberi Jabatan Menteri Pertahanan, Akui Sudah Setuju?
Ternyata dikabarkan Prabowo Subianto siap bergabung ke koalisi Jokowi jika dirinya mendapatkan jatah menteri.
lihat foto
Dia juga menolak bicara soal posisi yang diminta Gerindra di kabinet. Sebab menurut dia, antara Gerindra dan Jokowi belum bicara apa, berapa dan siapa.
"Setahu saya enggak ada itu (kursi Menhan), enggak ada pernyataan itu ya," kata Habiburokhman.
Internal Bergolak
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut, partai berlambang kepala Burung Garuda itu tak dalam posisi meminta apapun dalam kabinet Jokowi mendatang.
"Kami tidak meminta jabatan. Mau di luar atau di dalam, asal demi kepentingan rakyat, saya kira Gerindra siap di mana saja," kata Fadli pekan lalu.
Internal Gerindra terpecah soal opsi bergabung ke kabinet. Ada yang setuju, ada yang tidak. Sejumlah politisi menyebut rugi kalau Gerindra bergabung. Salah satu yang menjadi taruhannya yakni investasi besar di Pilpres 2019.
Apabila bergabung dengan Jokowi, maka Gerindra bisa kehilangan kepercayaan pendukung yang memang tak suka dengan Jokowi dan PDIP. "Selama ini kami kuat sebagai oposisi," kata seorang politisi.
Golkar Sudah Dengar
Sumber dari merdeka.com di Partai Golkar membenarkan ada beberapa tawaran menteri untuk partai oposisi. Selain demi merangkul, Jokowi juga ingin memastikan smooth landing di akhir kepemimpinannya 2024 mendatang.
Dia mendengar informasi bahwa Gerindra meminta jatah Menhan. Meskipun, sumber ini tak bisa menjamin, bahwa permintaan Gerindra akan diamini oleh Jokowi.
"Gerindra diajak bergabung ke koalisi dengan harapan menjadi jembatan untuk merangkul suara pemilih Islam. Gerindra dianggap lebih mendapat dukungan dari kelompok ini, daripada Partai Keadilan Sejahtera," kata sumber itu.
Politikus PDIP, Andreas Hugo Pareira mengaku tak tahu soal tawar menawar kursi menteri itu. Terlebih dengan syarat Prabowo menjabat Menteri Pertahanan. Soal jatah untuk Gerindra, Andreas menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi sebagai pemegang mandat penuh menyusun jajaran kabinet untuk lima tahun ke depan.
"Kursi kabinet itu hak prerogatif presiden. Kita berikan ruang untuk Jokowi memikirkan yang terbaik untuk pemerintahan lima tahun ke depan," jelas Andreas kepada merdeka.com, Senin (7/10).
