Kabupaten Batanghari Jadi Contoh Sistem E-Voting Pilkades Berbasis NIK KTP di Indonesia

Kabupaten Batanghari Jadi Contoh Sistem E-Voting Pilkades Berbasis NIK KTP di Indonesia

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Sudah beberapa tahun belakangan ini Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dilaksanakan secara elektronik atau e-Voting.

Walaupun bukan kabupaten yang pertama melakukan pilkades secara elektronik, akan tetapi untuk e-Voting pilkades dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kabupaten Batanghari merupakan kabupaten pertama di Indonesia yang telah melaksanakannya.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Batanghari, Takdirman.

"Kalau untuk e-voting pilkades bukanlah yang pertama. Namum, e-voting berbasis NIK Kabupaten Batanghari yang pertama di Indonesia," ujarnya, Senin (7/10).

Ia mengatakan, hal ini berdasarkan data yang didapat dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Republik Indonesia. Dalam hal ini BPPT RI di dukung oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca: Optimis Dapat Dukungan, Cek Endra Ambil Formulir Penjaringan di Tiga Parpol

Baca: Disbunnak Batanghari Tak Lagi Salurkan Bantuan Sapi ke Peternak, Ada Apa?

Baca: 500 Pelanggar Lalu Lintas Lolos, Dishub Kota Jambi Akui Kesulitan Kirim Surat Tilang

"Yang mana melalui PT Inti. PT Intilah yang memproduksi alat e-voting tersebut," bebernya.

Atas keberhasilan ini, dalam waktu dekat Kabupaten Batanghari akan menjadi nara sumber pada acara Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Melayani pada Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada Jumat, 20 September 2019 esok.

"Yang melaksanakan Kemenpan RB. Bertempat di Ballroom Hotel Daffam Q Banjar Baru, Kalimantan Selatan," ujarnya.

Pada acara itu, kata Takdirman dihadiri oleh 135 Bupati dan Wali Kota se Indonesia. Dimana Bupati Batanghari, Syahirsah SY akan menjadi narasumber pada Tema I, Replikasi Inovasi di bidang kependudukan, kesehatan dan tata kelola pemerintahan tentang inovasi model pelaksanaan pilkades melalui e-voting.

"Jadi Batanghari menjadi contoh bagi kabupaten lainnya, begitu," sebut Takdirman.

Untuk diketahui, ternyata dari hasil evaluasi Menpan-RB mengatakan bahwa pelaksanaan pilkades secara e-Voting tersebut dapat meningkatkan hasrat masyarakat untuk membuat e-KTP.

"Dan keterlibatan masyarakat dalam pilkades pun mencapai 90 persen. Bukan itu saja, data yang ada itu sangatlah valid," pungkasnya.

Kabupaten Batanghari dari pada tahun 2016 lalu telah melaksanakan pilkades secara e-Voting terhadap 32 desa. Dilanjutkan pada tahun 2018 lalu dengan jumlah 20 desa.

Sementara pada tahun 2019 ini tidak ada pilkades, melainkan pemilihan BPD melalui e-voting di sejumlah desa.