Setnov Sebut Puan Sudah Dipersiapkan Jadi Ketua DPR RI, Rekam Jejak Puan Maharani di Dunia Politik
"Dari dulu Ibu Puan sudah direncanakan. Sebelum saya (menjabat ketua DPR RI,-red) itu memang Ibu Puan sudah direncanakan."
Dengan demikian, Puan menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR.
Dalam rapat paripurna, Puan dilantik menjadi ketua DPR bersama empat Wakil Ketua DPR, yaitu Aziz Syamsudin (Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Rachmat Gobel (NasDem), dan Muhaimin Iskandar (PKB).
Sebelum terpilih sebagai pimpinan DPR dan dilantik Selasa (1/10/2019) malam, Puan telah melalui jalan yang cukup panjang di dunia politik nasional.
Bahkan ia telah menempati sejumlah jabatan strategis di sejumlah pos.
Baca: Jelang CPNS 2019 - Ini Daftar Gaji & Tunjangan yang Bakal Diterima PNS 2019
Baca: Skin Hero Mobile Legends Oktober 2019 Ada Hayabusa dan Selena, Ternyata Gampang Mendapatkannya
Mengutip Kompas.com, berikut rekam jejak Puan Maharani di dunia politik nasional.
1. Ketua Fraksi PDIP di DPR RI 2012-2014
Puan Maharani pertama kali sudah duduk di kursi DPR sejak periode 2009-2014, saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Budiono.
Saat itu, ia bahkan dipercaya menjadi Ketua Fraksi PDI-P di DPR mulai dari 2012-2014.
2. Terpilih jadi anggota DPR RI 2014-2019 bahkan direkomendasikan menjadi pimpinan
Untuk kedua kalinya Puan kembali terpilih menjadi anggota dewan di Senayan setelah selesai masa tugasnya di periode sebelumnya.
Akan tetapi, kali ini ia terpaksa mengundurkan diri karena diminta oleh presiden terpilih ketika itu Joko Widodo untuk menjadi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Posisinya pun digantikan oleh calon anggota legislatif lain di dapilnya yang memiliki perolehan suara di bawahnya.
Baca: 33 Nama Calon Menteri Jokowi-Maruf, Parpol Dapat jatah 45% hingga Menteri Muda Dibawah 30 Tahun
3. Menteri Koordinator bidang PMK di Kabinet Kerja I
Untuk kali pertama, Puan menduduki kursi menteri di sebuah kabinet pemerintahan.
Pos menteri yang diduduki Puan adalah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.