Nilai Dana Hibah Masih Tarik Ulur, Bawaslu Tanjabtim Sebut Pilkada Bisa Saja Tak Diawasi

MUARA SABAK, TRIBUN - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kini masih dalam polemic, Bawaslu setempat menyebut bisa saja mereka tidak akan mengawasi pelaksanan Pilkada di sana. Ini buntut dari tidak ditemukan kesepakatan terkait nilai dana hibah.

Sebelumnya Bawaslu mengajukan dana hibah sebesar Rp 8,9 miliar, namun Pemda menyetujui Rp 3,7 miliar. Dengan jumlah Rp 3,7 miliar, Bawaslu menganggap masih jauh dari kata cukup untuk pelaksanaan pengawasan yang akan dilakukan pada Pilkada 2020 mendatang.

“Untuk gaji panitia pengawas kecamatan sampai desa saja selama tahapan, mencapai Rp 2 miliar lebih, belum lagi untuk kebutuhan lain,” kata Yunanto, Divisi SDM Bawaslu Tanjung Jabung Timur, kemarin.

Yunanto khawatir, jika Pemda bertahan di angka Rp 3,7 miliar, Pilkada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bakal dilaksanakan tanpa pengawasan.

“Bagaimana pengawasan bisa berjalan maksimal, kalau naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang direalisasikan pemda saja masih belum rasional,” ungkapnya.

Lanjut dia, untuk penandatanganan NPHD arahan dari Kemendagri harus selesai paling lambat Rabu (2/10). Karena belum menemukan kesepakatan, Bawaslu menunda penandatanganan NPHD.
Menurutnya pilkada 2020 mendatang tidak hanya pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tanjab Timur, tetapi juga pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

“Kalau kita menunggu dana sharing dari Bawaslu Provinsi Jambi, NPHD Bawaslu provinsi sampai saat ini juga masih jauh di bawah yang diusulkan,” jelasnya.

“Yang jelas, kalau NPHD nya masih di angka Rp 3,7 miliar, kita belum bisa menandatangani NPHD, tapi kita akan tetap menjalin koordinasi dengan Pemkab, menemukan titik terang terkait NPHD,” jelasnya.

Terkait batas waktu penandatanganan NPHD yang telah melewati waktu, menurutnya berdasarkan informasi akan ada pemanggilan oleh Kementerian terhadap daerah daerah yang belum clear. (usn)