Bawaslu Batanghari Belum Teken NPHD, Ini Kendalanya

Rabu (2/10) siang, Pemkab Batanghari bersama KPU Batanghari melakukan penandatanganan NPHD untuk Pilkada 2020 mendatang.

Bawaslu Batanghari Belum Teken NPHD, Ini Kendalanya

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Rabu (2/10) siang, Pemkab Batanghari bersama KPU Batanghari melakukan penandatanganan NPHD untuk Pilkada 2020 mendatang.

Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batanghari masih belum tahu kapan bakal melakukan proses teken NPHD.

Ketua Bawaslu Batanghari, Indra Tritusian saat dikonfirmasi mengatakan, hingga saat ini dirinya belum mengetahui sampai sejauh mana proses pembahasan NPHD Pilkada 2020 untuk Bawaslu Batanghari.

Sebelumnya, Bawaslu Batanghari mengajukan dana Pilkada 2020 mendatang kepada Pemkab Batanghari yakni Rp 8 miliar.

Baca: Bupati dan KPU Batanghari Sepakat Teken NPHD untuk Pilkada 2020, Sigini Besarnya

Baca: Tipu Perusahaan Tambang Batubara hingga Miliaran, Warga Sarolangun Dicokok Polisi

"Rakor pertama di Bakeuda Batanghari menyampaikan bahwa nilai yang ditawarkannya yaitu Rp 2 miliar, dan angka itu untuk pembiayaan pengawas kecamatan, desa dan PPS tidak mencukupi. Sementara rilnya Rp 3,2 miliar. Belum lagi ditambah pengawasan partisipatif dan operasional lainnya," kata Indra.

Ditegaskan Indra lagi bahwa Rp 2 miliar itu tentu tidak cukup lantaran banyak item-item penting yang harus dilakukan oleh Bawaslu.

"Empat di antaranya yaitu pengawasan, penindakan, honorarium, operasional lainnya dan sebagiannya," ujarnya.

Jika pemda menganggarkan dana Pilkada 2020 sebesar Rp 2 miliar untuk Bawaslu, jika merujuk pada pilkada 2017, menurut Indra, mungkin saja cukup.

"Karena dulu gaji panwas kecamatan itu sekitar Rp 900 ribu. Sekarang sudah naik dan mengacu pada peraturan menteri keuangan," katanya.

Bawaslu, lanjut Indra tidak begitu memaksa angka Rp 8 miliar tersebut untuk dipenuhi oleh pemda. Namun dirinya ingin ada pembahasan bersama terkait berapa jumlah dana yang akan dikeluarkan.

"Dana ini cair melalui tiga tahapan. Tahapan pertama yaitu cair 40 persen, kedua 50 persen dan terakhir 10 persen. Seharusnya akhir 2019 atau awal 2019 sudah bisa dicairkan," jelasnya. (*)

Penulis: Rian Aidilfi Afriandi
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved