Taktik Jokowi Atasi Demonstrasi Mahasiswa, Rekan Prabowo Ingin Lengserkan Tapi Gerindra Sebaliknya

Taktik Jokowi Antisipasi Demonstrasi Mahasiswa, Rekan Prabowo Ingin Lengserkan Tapi Gerindra Dukung Pelantikan

TRIBUNJAMBI.COM - Gelombang demonstrasi muncul di beberapa tempat menjelang pelantikan presiden dan wapres.

Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan ketua umum partai politik pendukungnya untuk membahas UU KPK hingga demonstrasi.

Melalui Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani, diungkapkan bahwa Presiden Jokowi telah membahas soal UU KPK yang banyak didemo karena dianggap melemahkan.

Pertemuan Jokowi membahas UU KPK hingga demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa di seluruh penjuru Indonesia digelar Senin (30/0/2019) malam.

Baca Juga

 Siapa Sebenarnya Hillary Lasut? Anggota DPR RI Termuda Baru 23 Tahun, Ditawar Bank Dunia

 Daftar Nama 575 Anggota DPR RI Periode 2019-2024 yang Dilantik Selasa (1/10/2019)

 Daftar 10 Tokoh Muda yang Diajukan Jadi Menteri Jokowi oleh Relawan, H-20 Pelantikan Presiden

Kasus dengan Atta Halilintar, Bebby Fey Ngadu Dibilang DJ Dunia Malam , Matre, Hingga Pansos

 Tergoda Kemolekan Tubuh Teman Wanita, Pria Ini Rekam Korban Saat Mandi, Ketahuan Karena Hal Ini

Presiden Joko Widodo bertemu dengan seluruh ketua umum partai politik koalisi pendukungnya di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani.

"Kami memang bertemu di Istana Bogor. Kalau dibilang tadi malam ada pertemuan memang iya.

Tapi pertemuan itu enggak cuma tadi malam, sering," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Ia mengatakan, pertemuan semalam membahas sejumlah hal seperti pengamanan semasa pelantikan anggota DPR-DPD terpilih hingga presiden dan wakil presiden terpilih.

Saat ditanya apakah pertemuan semalam membahas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan kota lainnya, Arsul membenarkan.

Namun, menurut dia, kedua hal tersebut tak menjadi topik pembahasan utama.

Dalam pertemuan tersebut, parpol mengusulkan agar Jokowi tak langsung mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.

Arsul Sani mengatakan, partai-partai koalisi menginginkan Presiden menempuh jalur legislative review seperti yang ditawarkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.

Legislative review ialah pemerintah bersama DPR membahas kembali UU KPK dan memperbaikinya sesuai aspirasi publik.

Lagipula, kata Arsul, saat ini UU KPK sedang didaftarkan dalam proses uji materi di MK.

"Kami tidak beri masukan secara spesifik. Hanya tentu partai politik menyampaikan bahwa opsi perppu harus menjadi opsi paling terakhir karena ada opsi lainnya yang mesti dieksplor juga," kata Arsul Sani.

Strategi supaya tak dilengserkan

Melansir kompas.com, pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menyebutkan salah satu solusi jitu bagi Presiden RI, Joko Widodo ( Jokowi ) agar para mahasiswa tetap percaya kepadanya.

Solusi tersebut yaitu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ( Perppu ) untuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

"Solusinya sederhana, Presiden tinggal buat Perppu UU KPK yang lebih menguatkan KPK," kata Ubedilah kepada Kompas.com, Minggu (29/9/2019).

"Penolakan mahasiswa untuk bertemu Presiden secara politik bisa dimaknai sebagai ekspresi yang mewakili keinginan mahasiswa yang mulai tidak percaya dengan Presiden," kata dia.

Meski demikian, menurut Ubedilah, sikap tidak percaya itu belum terlihat mengarah pada delegitimasi Presiden.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan akan bertemu dengan perwakilan para mahasiswa pada Jumat (27/9/2019).

Dia menuliskan hal tersebut melalui akun Instagramnya @jokowi.

"Saya sendiri hendak bertemu dengan perwakilan para mahasiswa, Insya Allah besok, untuk mendengar langsung dan menampung aspirasi yang disampaikan dengan lebih terperinci," tulis Jokowi, Kamis (26/9/2019).

Kemudian, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia pun menyatakan hanya bersedia bertemu dengan Presiden Jokowi jika pertemuan dilakukan terbuka, alias bisa disaksikan langsung masyarakat luas.

Para mahasiswa sendiri memiliki beberapa tuntutan kepada DPR dan pemerintah.

Salah satunya adalah pembatalan UU KPK yang telah disahkan DPR pada 16 September 2019 lalu.

Rekan Prabowo Mau Lengserkan Jokowi, Siapa dia?

Sementara itu, Permadi mengatakan ingin melengserkan Jokowi. Padahal Partai Gerindra tak merestui gerakannya.

Paranormal sekaligus politikus senior Partai Gerindra Permadi (79) menyampaikan agenda untuk melengserkan Jokowi sebelum pelaksanaan pelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2019 higga 2024.

"Sebelum pelantikan targetnya (menurunkan Jokowi), pokoknya sebelum pelantikan (presiden)," kata anggota Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra, Permadi, Sabtu (28/9/2019).

Pernyataan tersebut disampaikan Permadi usai menggelar pertemuan dengan Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen (Purn) Sunarko hingga Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath di kediaman pribadinya di Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2019).

Pernyataan Permadi ditanggapi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra Andre Rosiade.

Andre Rosiade mengatakan, partainya akan mendukung pelantikan Jokowi dan Maruf Amin yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Dikompilasi dari artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi dan Ketum Parpol Bertemu Senin Malam, Bahas UU KPK hingga Demonstrasi" dan Tribunnews.com

Subscribe Youtube

 Jangan Beli Daging Ayam dengan Ciri-ciri Dibawah Ini! Selain Tak Sehat Juga Bisa Sebabkan Kematian!

 Kakak Mahasiswa Unila yang Tewas Curiga Keterangan Panitia, Rekan Korban Sampai Syukur Cuma Luka

 Mulan Jameel Dilantik Jadi Anggota DPR RI, Ahmad Dhani di Penjara Beri Tanggapan

 Pengumuman Lengkap Rekrutmen CPNS 2019, Usia 40 Tahun Bisa Daftar 6 Posisi Ini

 Daftar 10 Tokoh Muda yang Diajukan Jadi Menteri Jokowi oleh Relawan, H-20 Pelantikan Presiden