28 Persen Warga Kerinci Belum Miliki Kartu BPJS Kesehatan, Peluang Daftar Jamkesda Terbuka

Hingga saat ini masih banyak warga Kerinci yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan.

28 Persen Warga Kerinci Belum Miliki Kartu BPJS Kesehatan, Peluang Daftar Jamkesda Terbuka
tribunjambi/darwin
BPJS Kesehatan. 

28 Persen Warga Kerinci Belum Miliki Kartu BPJS Kesehatan, Peluang Daftar Jamkesda Terbuka

TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI - Hingga saat ini masih banyak warga Kerinci yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan. Tercatat ada sekitar 28 persen warga Kerinci yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat, Jamkesda Kabupaten, Jamkesda Provinsi maupun BPJS Kesehatan mandiri. Padahal peluang pembuatan BPJS Kesehatan dari Jamkesda Provinsi terbuka lebar.

Dari data Dinas Kesehatan kabupaten Kerinci, baru 72 persen warga Kerinci yang sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan. Data ini tergabung dalam BPJS Kesehatan mandiri, ASN, KIS, Jamkesda kabupaten dan Jamkesda Provinsi Jambi.

Kepala Dinas Kesehatan Kerinci, Hermendizal mengatakan, banyak peluang untuk mendapatkan BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah. Apa lagi baru-baru ini Pemerintah Provinsi Jambi meminta data bagi warga Kerinci yang layak untuk mendapatkan Jamkesda, namun pihaknya tidak memiliki banyak data. Padahal kuota untuk Jamkesda tidak dibatasi.

Baca: KPU Bungo Tandatangani NPHD untuk Pilkada 2020, Segini Besarnya

Baca: Kopi Kerinci Masuk Kategori Top Speciality, Ketua Dekopi: Kopi Jambi Termasuk yang Terbaik

"Kendalanya saat ini banyak warga kurang mampu yang tidak tahu proses pembuatan BPJS Kesehatan sehingga mereka tidak bisa mengirim data," katanya.

Hermendizal menyarankan, agar warga datang langsung ke kepala desa untuk memperoleh informasi. Kemudian mendatangi Dinas Sosial untuk memperoleh surat rekomendasi agar mendapatkan Jamkesda kabupaten maupun Jamkesda provinsi.

Untuk warga yang memiliki kartu KIS, Jamkesda kabupaten dan jamkesda provinsi apabila keluarga yang sudah meninggal dunia diminta untuk dilaporkan ke dinas kesehatan untuk mencari penggantinya.

"Jika tidak, dinas kesehatan tetap membayar preminya. Padahal orang tersebut sudah meninggal dunia," pungkasnya.(*)

Penulis: heru
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved