(Bag 2) Perwira Menengah 'Nganggur' di Polri, Jokowi Beri Lampu Hijau untuk Pak Polisi?

(Bag 2) Perwira menengah 'Nganggur' di Polri, Jokowi Beri Lampu Hijau untuk Pak Polisi?

TRIBUNJAMBI.COM - Tanpa banyak disadari publik, sejumlah polisi secara perlahan mulai menduduki sejumlah posisi di kementerian dan lembaga negara.

Hal ini mengingatkan kita pada era Orde Baru dengan dwifungsi ABRI-nya.

Kali ini bukan ABRI, tapi "Dwifungsi" Polri. (Untuk memahami konteks tulisan ini, silakan baca artikel sebelumnya yang berjudul (Bag 1) Ketika Polisi Urusi KPK, Beras, Diplomasi hingga Imigrasi)

Lalu, bagaimana polisi bisa begitu berkuasa?

Baca: (Bag 1) Ketika Polisi Urusi KPK, Beras, Diplomasi hingga Imigrasi

Baca: Daftar 20 Nama Bayi Laki-laki dan Perempuan, Disarankan Ustaz Abdul Somad, Lengkap Artinya

Baca: Viral Video Panas Siswi SMA Prabumulih, Berawal dari Video Call, Guru Kelas Membenarkan

Sederhananya, kebutuhan akan keamanan dan ketertiban yang besar, mendorong dibesarkannya pula instansi Polri.

Sayangnya, besarnya pasukan tak dibarengi dengan posisi yang memadai.

Pada Maret 2018 lalu, terungkap ada 414 perwira menengah Polri yang nganggur.

Itu baru yang berpangkat komisaris besar.

"Ini memang problemanya dimulai dari tahun 1980-an," ujar Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian pada Maret 2018 lalu ketika ditanya soal banyaknya perwira menengah Polri yang menganggur.

Tito mengatakan, jumlah perwira di angkatan 1982 hanya 46 orang. Dirasa kurang, Akpol memperbanyak rekrutmen hingga dari tahun ke tahun terus bertambah jumlahnya.

Baca: Begini Suasana Kala Mantan Istri Pertama dan Kedua Hadir Diacara 7 Bulanan Istri Ketiga Wishnutama

Baca: VIDEO Viral Mesum Pelajar SMA Berhubungan Badan dengan Pria Dewasa, Kenalan Lewat Facebook

Saat ini, jumlah penerimaan sekolah kepolisian mencapai mencapai 300 orang.

Sementara jumlah perwira yang tak kebagian jabatan juga terus bertambah.

Jatah untuk bintang tiga hanya sembilan orang, bintang dua sebanyak 60 orang, dan bintang satu sekitar 220 orang.

Penempatan polisi di instansi selain Polri dijadikan salah satu solusi atas persoalan banyaknya perwira nganggur.

Perwira Polri ditempatkan di sejumlah kementerian dan lembaga.

Semua kepala BNN tingkat daerah berpangkat Brigjen.

Dibandingkan dulu, jumlah antrean untuk "pecah bintang" sudah berkurang. "Jadi ada upaya mengerem, ada upaya memperbesar organisasi," kata Tito waktu itu.

Karpet merah dari Jokowi Upaya

Tito menyalurkan jajarannya ke lembaga lain tentunya terwujud atas restu Presiden.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan pola ini baru terasa di era Presiden Joko Widodo.

Pintu masuknya, dari Budi Gunawan.

"Di era Jokowi, peran kepolisian ini lebih besar dibanding sebelum-sebelumnya. Hal ini tak lepas dari peran Pak Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara yang berasal dari kepolisian," ujar Bambang kepada Kompas.com, Senin (16/9/2019).

Sudah jadi pengetahuan umum bahwa Budi Gunawan (BG) punya kedekatan dengan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

PDI-P adalah partai yang mengantarkan Jokowi jadi presiden. Budi Gunawan adalah ajudan saat Mega menjadi wakil presiden hingga presiden.

Karpet merah Jokowi buat polisi, menurut Bambang, tak bisa dilepaskan dari faktor-faktor kekuatan partai politik yang mengusungnya.

Dengan kemenangan sekitar 56 persen, Jokowi dinilai tak terlalu percaya diri untuk melakukan terobosan tanpa beban pada partai.

"Faktor BG dan PDI-P lah yang membuat Jokowi seolah lebih memprioritaskan kepolisian," kata Bambang.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "‘’Dwifungsi Polri’’ (2): Karpet Merah Jokowi untuk Pak Polisi", https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/18/070900365/dwifungsi-polri-2-karpet-merah-jokowi-untuk-pak-polisi?page=all.
Penulis : Nibras Nada Nailufar