Profil 5 Komisioner KPK 2019-2023, Ada Nama Irjen Firli Bahuri Terpilih Dini Hari Tadi
Pemilihan Komisioner KPK melalui mekanisme pemungutan suara setelah terlebih dahulu merampungkan fit and proper test di ruang Komisi III
TRIBUNJAMBI.COM - Berikut ini profil lima Komisioner KPK periode 2019-2023.
Pemilihan Komisioner KPK melalui mekanisme pemungutan suara setelah terlebih dahulu merampungkan fit and proper test di ruang Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019) dini hari.
Sebanyak 56 orang anggota Komisi DPR RI III yang mewakili seluruh fraksi melingkari 5 dari 10 calon pimpinan KPK yang mengikuti fit and proper test sebelumnya.
Baca Juga
Pasukan Misterius di Tubuh Kopassus, Istri Sendiri Tak Tahu Suami Anggota Satuan Elite
Pesawat Impian Habibie Satu Ini Ternyata Tak Bisa Terbang Hingga Akhir Hayat, Berikut Faktanya
Harta Karun BJ Habibie Mercedes Gullwing Ditemukan Dalam Hutan di Jambi, Nyangkut di Atas Pohon
Berikut lima pimpinan KPK terpilih sesuai dengan yang dibacakan oleh Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin:
1. Nawawi Pomolango (hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali) dengan jumlah suara 50,
2. Lili Pintauli Siregar (Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2013-2018) dengan jumlah suara 44,
3. Nurul Ghufron (Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember) dengan jumlah suara 51,
4. Alexander Marwata (komisioner KPK petahana sekaligus mantan Hakim Tindak Pidana Korupsi) dengan jumlah suara 53,
5. Irjen (Pol) Firli Bahuri (Kepala Polda Sumatera Selatan) dengan jumlah suara 56.

Usai membacakan masing-masing nama itu, Azis meminta persetujuan anggota rapat dengan bertanya, "bisa disepakati?"
Sebagian anggota rapat pun berteriak, "bisa". Sebagian lagi "setuju".
Berikut profil singkat 5 Capim KPK periode 2019-2023 yang akan dilantik Presiden Jokowi:
1. Alexander Marwata (Komisioner KPK 2014-2019)
Alexander atau yang akrab disapa Alex merupakan satu-satunya Komisioner KPK petahana yang lolos hingga seleksi tahap akhir.
Dikutip dari www.kpk.go.id, Alex lama berkarir di Badan Pengawas Pembangunan Keuangan (BPKP) yakni sejak 1987 hingga 2011.
