Advetorial

Rekonsiliasi Iuran Wajib Jamkesda BPJS Kesehatan Tingkatkan Efektivitas, Validitas Penerimaan Iuran

Kegiatan rekon ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tiga bulan untuk mencocokkan data antara KPPN, Pemda dan BPJS Kesehatan

Rekonsiliasi Iuran Wajib Jamkesda BPJS Kesehatan Tingkatkan Efektivitas, Validitas Penerimaan Iuran
IST
BPJS Kesehatan Cabang Jambi mengundang seluruh perwakilan dari KPPN dan BPKAD serta Dinas Kesehatan yang berada di Wilayah Kerja Kantor Cabang Jambi untuk melaksanakan kegiatan Forum Kemitraan dan Rekonsiliasi Iuran Wajib dan Jamkesda Pemerintah Daerah, Rabu (21/08). 

Kegiatan Rekonsiliasi IW Pemda dan BPJS Kesehatan Meningkatkan Efektivitas dan Validitas Penerimaan Iuran

TRIBUNJAMBI.COM - Konsistensi pembayaran iuran wajib Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pembayaran iuran Penerima Bantuan Iuran khususnya pada Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesinambungan finansial dari Program JKN-KIS.

Yang mana terkadang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik dari sisi Pemerintah Daerah maupun dari pihak BPJS Kesehatan.

Permasalahan diantaranya dalam hal keakuratan dan validitas data peserta, karena itu perlu dilakukan evaluasi baik dari segi iuran maupun data peserta melalui kegiatan rekonsiliasi.

Kegiatan rekon ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tiga bulan untuk mencocokkan data antara KPPN, Pemda dan BPJS Kesehatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan validitas penerimaan iuran wajib PNS & Pemda serta Iuran Jamkesda.

Baca: Buka-bukaannya Hotman Paris ke Salshadilla Pernah Dekatnya Ia dengan Iis Dahlai, Ini Reaksi Anak Iis

Baca: Potret Cita Citata dan Pria Bule, Benarkah Miliki Hubungan Spesial?Panggilan Sayang Jadi Sorotan!

Baca: Simak Harga Ponsel Terbaik di Bulan Ini, Ada Oppo dan Xiaomi, Temukan Ponsel terbaik di Sini!

Dengan harapan setelah kegiatan ini tidak terjadi selisih data yang ada di BPJS Kesehatan, Pemda dan KPPN, baik pembayaran maupun data peserta untuk itu BPJS Kesehatan Cabang Jambi mengundang seluruh perwakilan dari KPPN dan BPKAD serta Dinas Kesehatan yang berada di Wilayah Kerja Kantor Cabang Jambi untuk melaksanakan kegiatan Forum Kemitraan dan Rekonsiliasi Iuran Wajib dan Jamkesda Pemerintah Daerah, Rabu (21/08).

Dalam sambutannya Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi Elshe Theresia mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan kerjasama yang baik dari Pemerintah Provinsi Jambi, Kanwil Dirjen Perbendaharaan Propinsi Jambi, KPPN maupun Pemda Kab/kota di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Jambi yang turut hadir sebagai undangan atas iuran yang dibayarkan tepat waktu dan tepat jumlah. 

“Ucapan terima kasih kami kepada jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota serta sehingga pembayaran IW PNS, IW Pemda dan IW PNS Pusat dibayarkan setiap bulan secara rutin, tepat waktu dan tepat jumlah, termasuk untuk Iuran Jamkesda yang telah dibayar dimuka untuk beberapa bulan kedepan dan Alhamdulillah kolektabilitas iuran yang bersumber dari segmen pemerintah sudah 100%, namun yang menjadi focus kami adalah kolektabilitas Iuran PBPU yang masih 58,6% di KC Jambi” jelas Elshe

Dalam kesempatan yang sama Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Tiarta Sebayang menyebutkan

“Metode rekonsiliasi iuran ini mencocokan Penerimaan Iuran yang dicatat oleh BPJS Kesehatan berdasarkan Surat Setoran dan Catatan/laporan dari KPPN atau BPPKAD. Apabila terdapat perbedaan, dapat dilakukan koreksi sesuai hasil rekonsiliasi oleh masing-masing pihak dan dilakukan pemantauan terhadap koreksi tersebut. Hasil rekonsiliasi ini nantinya berupa kesepakatan angka yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam hal ini bisa Kepala KPPN Kabupaten Kota atau Kepala BPKAD atau pejabat penerima kuasa pemegang anggaran” jelasnya.

Baca: Ibu Kota Baru di Kaltim, Ini Tanggapan Anies Baswedan, Ahok BTP, Gembiranya Gubernur Isran Noor

Baca: Detik-detik Penyelamatan Dramatis Dokter Disandera Taliban, Operasi Senyap Pasukan Khusus Navy SEAL

Baca: Gara-gara Terjerat Pinjaman Online, Gadis di Bali Diminta Jual Diri Hingga Minum Racun Serangga!

Tiarta menambahkan “Akurasi data peserta harus selalu konsisten kita tingkatkan untuk menunjang validitas data serta pemenuhan hak peserta khususnya para aparatur sipil negara dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Beberapa hal yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian data adalah adanya pelaporan yang belum dilaksanakan secara disiplin terkait pendaftaran peserta baru, perubahan data peserta meliputi penambahan anggota keluarga, peserta meninggal, mutasi atau perubahan gaji,” ujarnya.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam kesempatan ini ditandatangani 5 berkas rekonsiliasi data iuran yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Cabang Jambi yang mana sudah dilakukan pencocokan jumlah data peserta dan jumlah iuran yang ditagihkan oleh BPJS Kesehatan dan yang dihitung oleh BPKAD dan KPPN.

Editor: bandot
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved