Berita Sarolangun

BPPRD Sarolangun Targetkan Penerimaan pajak PBB 2019, Sebesar Rp 1,5 Miliar

BPPRD Sarolangun Targetkan Penerimaan pajak PBB 2019, Sebesar Rp 1,5 Miliar

BPPRD Sarolangun Targetkan Penerimaan pajak PBB 2019, Sebesar Rp 1,5 Miliar
KONTAN/BAIHAKI
Ilustrasi Pajak. BPPRD Sarolangun Targetkan Penerimaan pajak PBB 2019, Sebesar Rp 1,5 Miliar 

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - BPPRD Sarolangun bahwa tahun 2019 menargetkan penerimaan pajak PBB ini sebesar Rp 1,5 miliar.

Hingga saat ini, pihaknya sudah mengumpulkan pajak PBB ini sebesar Rp 335.7 juta lebih.

Baca: Kirim Asap ke Jambi, Pemkab Muba Temui Gubernur Jambi, Minta Maaf Sudah Kirim Asap Ke Jambi

Baca: Polisi Akui Soal Sopir Tangki PT Pertamina, Oplos BBM Jenis Solar ke SPBU Durian Luncuk, Batanghari

Baca: Bangga Menjadi Indonesia, Ini Dia Cara Unik Komunitas Motor Honda Jambi, Rayakan HUT RI ke-74

"Untuk PBB target Rp 1,5 miliar, saya masuk kesini tertagih Rp 150 juta, namun setelah saya masuk dan saya ke lapangan dikejar yang potensial bisa mencapai Rp 200 juta lebih. Ditotalkan sekarang lebih dari Rp 300 juta," katanya.

Untuk mengejar ketertinggalan, kedepan pihaknya akan melayangkan surat edaran kepada para Camat, Lurah dan Kepala Desa. Hal ini terkait tentang syarat pencairan dana desa.

Baca: Bangga Menjadi Indonesia, Ini Dia Cara Unik Komunitas Motor Honda Jambi, Rayakan HUT RI ke-74

Baca: Tahun Depan ASN dan Pensiunan Tetap Terima THR dan Gaji ke-13

Baca: Dilanda Kabut Asap, ISPU di Kabupaten Batanghari Terpantau Masih Kategori Sedang

Alokasi Dana Desa dan Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P2DK). Karena semuanya harus melunasi pajak PBB terlebih dahulu.

Pihaknya juga sudah kerja sama dengan kejaksaan, notaris, bpn, untuk penagihan pad, baik retribusi, pajak pbb ataupun BPHTB. Kita akan membuat aturan ceklis salah satu syarat pencairan dana desa,

ADD, P2DK yang merupakan salah satunya syarat lunas PBB.

"Kami sudah kerja sama dengan kejaksaan, tapi kita persuasif dulu, kalau memang berdampak negatif bagi Kabupaten kami akan turun. Kami sudah lakukan dengan kejaksaan untuk penagihan retribusi," katanya.

Untuk diketahui pembayaran pajak PBB ini jatuh tempo setiap tanggal 30 September, jika lewat dari tanggal tersebut maka objek pajak akan dikenakan denda sebesar 2 persen perbulan dari besaran piutang pajak PBB.

BPPRD Sarolangun Targetkan Penerimaan pajak PBB 2019, Sebesar Rp 1,5 Miliar (Wahyu Herliyanto/Tribun Jambi)

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved