Lengkap! Naskah Pidato Presiden 2019, Jokowi Bacakan Pidato Tahunan di Depan Sidang MPR

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi harus mampu dimanfaatkan secara optimal.
Di era sekarang ini, saat arus penyebaran informasi terjadi sangat cepat, maka kita harus lebih cepat dari yang lain, serta harus lebih sigap dari yang lain.

Jangan sampai kemajuan teknologi justru lebih banyak digunakan oleh pihak-pihak yang mengerdilkan konsensus kebangsaan.

Dalam merespons kemajuan teknologi informasi itu, saya menghargai MPR yang terus mencari cara-cara baru sehingga nilai-nilai konsensus kebangsaan bisa diterima, terutama oleh generasi muda.

MPR telah menerapkan perpaduan antara penggunaan media seni budaya dengan pemanfaatan kemajuan teknologi. Cara-cara seperti ini yang kita butuhkan.

Saya juga menghargai MPR yang sudah menggelar survei nasional, berkaitan dengan hasil
kinerjanya dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai luhur bangsa.

Hasil survei tersebut bisa menjadi referensi untuk menyempurnakan strategi sosialisasi empat konsensus kebangsaan yang telah dilakukan.

Agar program sosialisasi lebih efektif lagi, langkah-langkah penyempurnaan memang sangat diperlukan, terobosan-terobosan baru harus diciptakan.

Lompatan-lompatan kreatif dalam pembinaan ideologi Pancasila harus dikembangkan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Demokrasi membutuhkan lembaga perwakilan rakyat yang berwibawa, kredibel, dan modern.

Oleh karena itu, upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan konsolidasi kelembagaan harus didukung. Upaya DPR untuk meningkatkan kualitas produk perundang-undangan harus didukung.

Upaya DPR untuk menjalankan check and balances dalam satu visi besar yang sama juga harus didukung. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya semangat DPR untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah.

Dalam menjalankan fungsi anggaran, DPR telah menyetujui UU Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2018. DPR juga telah menyetujui alokasi Dana Desa sebesar Rp 70 triliun di tahun 2019, yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada fungsi legislasi, sepanjang Agustus 2018 hingga Juli 2019, DPR bersama-sama Pemerintah, telah berhasil menyelesaikan pembahasan terhadap 15 Rancangan Undang-Undang (RUU).

Antara lain, RUU APBN, RUU di bidang perjanjian kerja sama internasional, bidang penyelenggaraan haji, bidang kesehatan, akselerasi penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi, serta beberapa RUU lain untuk menyikapi dinamika pembangunan yang bergerak cepat.