BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Kejaksaan Soroti Piutang Perusahaan di Jambi

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama BPJS Ketenagakerjaan Dengan Kejaksaan Se-Provinsi Jambi.

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Kejaksaan Soroti Piutang Perusahaan di Jambi
Tribunjambi/Fitri Amalia
BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama BPJS Ketenagakerjaan Dengan Kejaksaan Se-Provinsi Jambi, Selasa (6/8). 

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Kejaksaan Soroti Piutang Perusahaan di Jambi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyelenggarakan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan se-Provinsi Jambi, Selasa (6/8).

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melihat efektivitas penerapan regulasi dan mengetahui jumlah perusahaan yang patuh terhadap aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan yang diadakan di Ballroom Swiss-Belhotel Jambi ini dihadiri langsung oleh Asisten Deputi Direktur Wilayah Jambi, Masri, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jambi, Mayriwan Ekaputra, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Muaro Bungo, Seto Tjahjono, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Risal Nurul Fitri SH dan Asdatun Jambi, Agustinus Wijono D, SH.

Pelaksana kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja atau perusahaan dalam melaksanakan program BPJS Ketenagakerjaan. Kerjasama ini telah berlangsung lebih dari 3 tahun yang lalu baik dari Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi hingga Tingkat Kabupaten/Kota.

Baca: Sekretaris DPD Golkar Jambi Ditahan KPK, Joni Ismed Pastikan Partai Tak Terganggu

Baca: Dianggap Berbahaya Bagi Anak-anak di Jambi, Maulana Lantik KIP3 Cegah Pornografi dan Pornoaksi

Baca: Tiga Kali Curi Motor, Wahid Dikira Pembalap oleh Hakim

Baca: Antisipasi Penyakit Zoonosis, DPKP Kota Jambi Periksa 1.900 Hewan Kurban

Baca: Kebakaran Lahan di Tanjab Timur Merembet ke Kawasan Tahura, Damkar Masih Berjibaku Padamkan Api

"Permasalahan kita itu satu di antaranya adalah piutang, yang banyak kita serahkan kepada Kejaksaan, karena di situ berpotensi untuk pemulihan keuangan negara, artinya seperti itu, kemudian hal-hal lainnya barangkali memang kegiatan ini kita melaksanakan terus menerus dan secara berkala, kita lakukan evaluasi dalam rangka untuk melihat efektivitas kegiatan pelaksanaan kegiatan," ujar Asisten Deputi Direktur Wilayah Jambi, Masri.

Dikatakan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jambi, Mayriwan Ekaputra, pemberi kerja wajib memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para pekerjanya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun pada kenyataannya masih banyak yang menyimpang dari aturan. Selain Kejaksaan Tinggi, pihaknya juga bekerjasama dengan KPKNL dan Disnaker.

"Konteks kerjasama kita dengan kejaksaan lebih kerjasama terhadap piutang iuran yang macet yang tidak dilakukan pemberi kerja terhadap hak-hak normatif pekerjanya tadi melalui iuran, tadi itu yang kita limpahkan ke Kejaksaan, tetapi itu sudah melalui proses internal kami yang sudah disampaikan oleh kita pertama SPP1 hingga SPP3 dan baru SKK kita limpahkan ke Kejaksaan," jelasnya.

Ia mengatakan pemberi pekerja harusnya dengan sendirinya melakukan kewajiban tersebut dan tidak harus mendapat SPP. "Jadi ini memang kesadaran terhadap pengelola pemberi pekerja, tentang tanggung jawabnya kepada orang-orang yang dipekerjakan, mau tidak mau kami harus menggandeng aparat hukum dalam hal ini Kejaksaan," pungkasnya

Pelimpahan SKK untuk wilayah Jambi sebanyak 40 SKK dengan potensi iuran Rp 529.237.302 dan realisasi Rp 55.864.468 dengan jumlah 10 SKK.

Penulis: fitri
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved