Ramai soal Daftar Menteri Jokowi 2019-2024, Ada Anak Prabowo, Ini Penjelasan dari Pihak TKN

Ramai soal Daftar Menteri Jokowi 2019-2024, Ada Anak Prabowo, Ini Penjelasan dari Pihak TKN

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Media sosial diramaikan dengan pesan menghebohkan mengenai susunan Menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk periode 2019-2024.

Pesan berantai itu menginformasikan daftar calon menteri Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf untuk periode 2019-2024.

Bahkan pesan ini terkesan resmi dengan logo Garuda dan berjudul " Risalah Rapat Pengangkatan Menteri Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja II."

Baca: Beredar Lagi Daftar Nama Menteri Jokowi Jilid II, Siapa Saja Bertahan? Ini Respon TKN!

Baca: BOCORAN 9 Sosok Menteri yang Layak Dipertahankan Berada di Kabinet Jokowi Jilid 2, Siapa Aja Ya?

Baca: Alasan Jusuf Kalla Tolak Founder dan CEO Go-Jek Nadiem Makarim Masuk kabinet Jokowi jilid 2

Berikut beberapa nama berikut jabatan yang dirilis dalam pesan tersebut:

Menteri Perencanaan Pembangunan Negara : Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman : Luhut Binsar Panjaitan, M.P.A.

Menteri Perhubungan : Prof. Dr. Techn. Ir. Danang Parikesit, M.Sc.

Baca: Si Jago Merah Ngamuk, Bakar Lahan Warga di Desa Muntialo

Baca: Terancam Perambahan dan Pembalakan, TNBT Gandeng PT LAJ Jaga Kawasan Penyangga

Baca: Atur Gas Subsidi, Pemkot Jambi Siap Luncurkan Kartu Kendali

Menteri Kelautan dan Perikanan : Susi Pudjiastuti

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral : Ignasius Jonan

Menteri Pariwisata : H. Dedi Mulyadi, S.H.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan : Dr. H. Moeldoko, S.I.P.

Menteri Dalam Negeri : Ir. Hasto Kristiyanto, MM.

Menteri Luar Negeri : Retno Lestari Priansari Marsudi

Menteri Pertahanan : Agum Gumelar, M.Sc.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc.

Menteri Komunikasi dan Informatika : Angela Herlina Tanoesoedibjo

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan : Muhammad Prananda Prabowo

Menteri Agama : KH. Asep Saepudin

Menteri Kesehatan : Dr. Hasto Wardoyo, SP. OG.

Menteri Sosial : Zannuba Ariffah Chafsoh, M.P.A.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Grace Natalie Louisa S.Ak

Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah : Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan.

Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi : Budiman Sudjatmiko, M.Sc, M.Phil.

Pejabat setingkat Menteri

Jaksa Agung : Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD

Panglima Tentara Nasional Indonesia : Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia : Prof. Drs. H. Muhamad Tito Karnavian, M.A,Ph.D

Sekretaris Kabinet : Maruarar Sirait, S.IP.

Bantahan TKN

Saat dikonfirmasi, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ahmad Rofiq tegas membantah hal tersebut.

"Hoax! Sampai sekarang memang berseliweran nama-nama yang diprediksi masuk dalam kabinet jilid II. Saya melihatnya ini sih sebagai "rame-rame" saja. Tapi sekali lagi bisa dipastikan saat ini informasi tersebut hoax," katanya kepada Tribunnews.com.

Jusuf Kalla Dukung Jokowi Pilih Menteri yang Berani Ambil Keputusan

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dirinya Jokowi memilih menteri yang berani dalam mengambil keputusan.

menurut Jusuf Kalla sebagai pembantu presiden para menteri kelak diharapkan dapat menangkap dan mengatasi permasalahan dengan efektif dan efisien.

"Kalau mengulur-ngulur atau tidak cepat mengeksekusi lambat perkembangan pertumbuhan kita. Ekonomi, politik, dan sosial. Maka presiden lebih menekankan menteri yang berani mengeksekusi," ujar Jusuf Kalla di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).

Baca: Jadwal Indonesia Open 2019 Rabu 17 Juli, Perang Saudara di Ganda Campuran Indonesia

Baca: Peringati Hari Lingkungan Hidup, Kapolda Jambi Singgung Sungai Batanghari yang Keruh

Baca: Petinggi Bank Indonesia Lantik 100 Pengurus GenBI Jambi 2019

Baca: Maulana Ajak Pemkot Jambi dan MUI Kota Jambi Ikuti Kegiatan Suling Bambu

Mantan politikus senior Golkar ini bealasan, menteri dengan kriteria pemberani dapat mewujudkan Visi Indonesia.

"Pada dasarnya menteri itu mengambil keputusan, mengeksekusi keputusan dari program yang ada sesuai bidangnya. Sehingga harus orang yang punya ketegasan pikiran dan tindakan," ungkap dia.

Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan, akan memilih sosok pemberani dalam membantu pemerintahnnya.

Hal itu ia sampaikannya saat pidato dihadapan pendukungnya di SICC, Jawa Barat, pada Minggu malam 14 Juli 2019.

Menurut Jokowi, sosok menteri yang berani dibutuhkan, salah satunya agar reformasi birokrasi dapat diimplementasikan, sesuai harapan.

Wajar minta jatah

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar jika sejumlah partai politik meminta jatah dalam kabinet mendatang.

Ia beralasan, berbagi kekuasaan merupakan tujuan dalam politik.

"Itu rumusan politik dimana pun. Jadi memang tujuannya ikut pemilu, capek-capek berkampanye, itu untuk mendapat kekuasaan. Itu wajar-wajar saja partai mencoba untuk mendapatkan kursi pemerintah kabinet yang baik. Itu wajar-wajar saja," ujar dia yang ditemui di kantor wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Selasa (16/7/2019).

Namun Jusuf Kalla menilai, permintaan jatah menteri tentu perlu disesuaikan dengan kursi di DPR RI yang diraih sebuah partai politik.

Baca: Peringati Hari Lingkungan Hidup di Stockpile, Bupati Masnah Bicara Polusi Udara

Baca: Pilkada di Batanghari Diperkirakan Telan Dana APBD Rp 31 Miliar

Baca: Pemkab dan DPRD Tanjab Barat Tanda Tangani Kebijakan Umum dan PPAS APBD Tahun 2020

Baca: Ini Tiga Nama Calon Sekda Tanjab Barat yang Lolos Seleksi

Baca: Rabu Dini Hari Jadi Gerhana Bulan Terakhir Tahun 2019, Ini Tips Memotret Gerhana Bulan!

"Ya tentu ada aturan dan kewajarannya. Tentu partai yang mempunyai kursi yang besar mendapat juga di kabinet juga yang memadai," kata Jusuf Kalla.

Sejauh ini, dirinya berharap agar kabinet Jokowi-Maruf Amin dapat diisi orang-orang yang berani mengambil keputusan serta tepat, efektif, dan efisien.

"Kalau mengulur-ngulur atau tidak cepat mengeksekusi lambat perkembangan pertumbuhan kita. Ekonomi, politik, sosialnya. Maka presiden lebih menekankan (calon) menteri yang berani mengekseskusi," ungkap mantan ketuau umum partai Golkar ini.

Partai politik seperti PKB, NasDem, hingga PPP diketahui secara terang-terangan meminta jatah menteri.

Namun, presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo pernah buka suara terkait susunan kabinet ke depan.

Jokowi pun tidak menampik kabinet terdiri dari komposisi kalangan partai dan profesional, bahkan sejumlah menteri lama juga akan dipertahankan.