Alasan Jusuf Kalla Tolak Founder dan CEO Go-Jek Nadiem Makarim Masuk kabinet Jokowi jilid 2

Terungkap alasan Wakil Presiden Jusuf Kalla tak setuju jika founder dan CEO Go-Jek Nadiem Makarim masuk dalam susunan kabinet Jokowi-Maruf Amin

Alasan Jusuf Kalla Tolak Founder dan CEO Go-Jek Nadiem Makarim Masuk kabinet Jokowi jilid 2
Rina Ayu/Tribunnews.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019). 

"Banyak (menteri yang bertahan)," ucapnya.

Presiden terpilih ini juga tidak mempermasalahkan sejumlah partai‎ pendukungnya yang meminta kursi menteri.

Parpol yang secara terang-terangan meminta jatah menteri adalah PKB, NasDem, hingga PPP.

Sebelumnya, sejumlah partai politik (parpol) terang-terangan menuntut jatah kursi menteri di Kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Lantas, bagaimana respons Presiden Jokowi menggapi banyaknya permintaan posisi menteri tersebut?

"Ya tidak apa-apa. Mau minta 10, mau minta 11, mau minta 9 kan enggak papa. Wong minta aja," ucap Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019).

Sebelumnya, eks Ketua Dewan Pengarah ‎Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin Jusuf Kalla mengatakan, keinginan sejumlah parpol itu merupakan hal wajar.

Ini karena parpol tersebut sudah memberikan dukungan kepada pasangan capres-cawapres pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Jusuf Kalla menegaskan, partai boleh saja meminta jatah elite di 33 kementerian dan sejumlah lembaga pemerintah non-kementerian.

Tapi jangan lupa, keputusan pengisian posisi menteri di pemerintahan adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Partai politik pendukung pasangan Jokowi-Maruf Amin diperkirakan bakal mengincar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, kementerian tersebut sebelumnya hanya diincar beberapa partai politik, salah satunya PKB, yang basis massanya banyak berada di desa-desa.

"Tapi mulai ke sini, yang basah tidak hanya terkait menteri ekonomi, tapi kementerian yang terkait langsung dengan hajat publik, seperti Kementerian Desa," tutur Ray Rangkuti di Jakarta, Rabu (11/7/2019).

Dengan alasan tersebut, kata Ray Rangkuti, semua partai, termasuk PDIP yang merupakan partai presiden terpilih, turut mengincar kementerian tersebut.

"PDIP mulai ngelirik sekarang, karena selepas 2024, mereka tidak punya figur."

"Sehingga, Kemendes ini saat membagikan dana desa yang mencapai miliaran, akan diingat masyarakat," ulasnya.

Khusus untuk PDIP, kata Ray Rangkuti, selain Kemendes, beberapa kementerian yang berhubungan langsung dengan Presiden juga akan diincarnya.

"Misalnya Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan lainnya," ucapnya.

Dalam lima tahun ini, pemerintah sudah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 257 triliun.

Sebagian besar dipakai untuk pembangunan infrastruktur, dan lima tahun ke depan akan dinaikkan menjadi Rp 400 triliun.

Tidak hanya untuk infrastruktur, dana tersebut juga digunakan untuk pemberdayaan manusia dan pemberdayaan ekonomi desa.

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tergelitik oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang meminta jatah 10 kursi menteri di pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, hingga saat ini partainya enggan meminta jatah kursi layaknya yang dilontarkan oleh PKB ataupun partai lainnya.

"Tidak. Kami tidak (meminta jatah ke Jokowi). Itu ada asas kepatutan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

"You lihat aja, kalau yang lain (PKB) kursinya sepertiga, minta 10 (kursi menteri), terus kami minta berapa?” sambungnya.

Kemudian, ia mengatakan pengisian kursi menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih 2019-2024.

Sebagai pemenang pemilu legislatif 2019, ia meminta kepada rekan-rekan partai koalisinya agar tidak mengklaim pembagian jatah kursi menteri tersebut.

"Kalau itu merupakan kewenangan presiden, kami serahkan pada presiden."

"Dan sebagai partai terbesar kami juga harus memberikan tuntunan, memberikan teladan, ya tidak klaim-klaim seperti itu," tuturnya.

Selain itu, menurutnya, permintaan jatah kursi menteri itu hanya manuver-manuver politik di media massa.

"Kadang-kadang menyampaikan itu hanya untuk mengisi berita media," cetusnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengusulkan 10 nama kepada Jokowi untuk dipertimbangkan menjadi menteri.

Hal tersebut diungkapkan Cak Imin saat dirinya mengajak seluruh pimpinan DPW PKB bersilaturahmi kepada Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2019).

"Saya enggak berani berharap tapi berdoa saja, usulin 10 minimal (kader PKB jadi menteri)," ucap Cak Imin.

Ia mengatakan lebih baik fokus terhadap upaya mempertemukan dua tokoh tersebut, ketimbang berbicara peluang Partai Gerindra gabung koalisi Jokowi-Maruf Amin.

Apalagi, berbicara peluang Partai Gerindra mendapatkan kursi menteri sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019.

"Aduh, soal silaturahmi masa langsung bicara itu (kursi menteri)?" ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).

"Yang bicara biarlah nanti ada hal-hal yang dibentuk, karena mengisi kabinet dan lain-lain kan tidak gampang."

"Ini tidak semudah membuat panitia syukuran, kan enggak bisa," sambungnya.

Anggota Komisi XI DPR ini menilai, membentuk struktur kabinet tidaklah mudah, harus dipikirkan secara matang dan meminta saran dari berbagai kalangan.

"Struktur kabinetnya seperti apa, komposisinya seperti apa, program lima tahun ke depan apa. Jadi tidak mudahlah," paparnya. (Rina Ayu)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Jusuf Kalla Tak Setuju Bos Go-Jek Nadiem Makarim Masuk Kabinet Jokowi-Maruf Amin, Ini Alasannya, https://wartakota.tribunnews.com/2019/07/16/jusuf-kalla-tak-setuju-bos-go-jek-nadiem-makarim-masuk-kabinet-jokowi-maruf-amin-ini-alasannya?page=all.

Editor:
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved