Dishub Jambi Berencana Ajukan Revisi Perda Angkutan Batubara, Ini Alasannya

Dinas Perhubungan Provinsi Jambi berencana mengusulkan revisi terhadap Perda angkutan batubara di Provinsi Jambi.

Dishub Jambi Berencana Ajukan Revisi Perda Angkutan Batubara, Ini Alasannya
Tribunjambi/Zulkifli
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Varial Adhi Putra 

Dishub Jambi Berencana Ajukan Revisi Perda Angkutan Batubara, Ini Alasannya

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBIDinas Perhubungan Provinsi Jambi berencana mengusulkan revisi terhadap Perda angkutan batubara di Provinsi Jambi. Hal ini menyangkut evaluasi yang dilakukan selama ini dan alasan penegakan hukum yang lebih membuat si pelanggar jera.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Varial Adhi Putra saat diwawancarai Tribunjambi.com belum lama ini mengatakan, ada beberapa alternatif untuk perubahan perda. “Artinya kita melakukan revisi ulang perda untuk melakukan antisipasi pelaksanaan Penegakan Hukum terpadu (gakumdu),” jelasnya.

Karena tujuan awal perda dibuat agar kendaraan yang melintas ini tidak melebihi tonase kemudian juga mengatisipasi untuk selalu tertib dalam waktu oprasional yang sudah ditetapkan oleh Perda. Dia menjelaskan sebenarnya inti persoalan batubara tersebut dari mulut tambangnya, apabila ditertibkan dari mulut tambangnya maka akan efektif.

“Mereka beroprasional dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi kalau damp truknya diisi dipagi hari tentu mereka mencari celah berjalan di siang hari, nah sekarang akan kita wacanakan mereka diisi di sore hari agar mereka akan berjalan di malam hari,” sampainya.

Baca: Harga Emas Naik, Warga Jambi Manfaatkan untuk Peluang Investasi

Baca: 2.000 Lansia Tak Bisa Apa-apa, Dinsos Jambi Ajukan Perda Lansia ke DPRD

Baca: 5 Orang Saksi Diperiksa Terkait Kasus Pemukulan Kades Sengkati Baru

Baca: 2020, Dinkes Muarojambi Targetkan Semua Puskesmas Terakreditasi

Selain itu kata Varial dari data lapangan Dishub juga didapati kendaraan yang overload . “Ada yang tidak memenuhi perda, kapasitas yang dibawa oleh damp truk seharusnya 8 ton tetapi pada saat di lapangan melebihi dari 8 ton tersebut, itu yang akan kita tekankan juga kepada pengusahanya melalui koordinasi dengan ESDM,” ujarnya.

Selebihnya pihak Dishub juga merencanakan di sepanjang jalur Batanghari dan Sarolangun akan dilakukan pemantauan berkala karena pada jalur tersebut memiliki tingkat kepadatan dan kecelakaan yang tinggi. Yang turun saat pemantauan dilakukan oleh Dishub provinsi, Dishub kabupaten, Polres, Polda, dan PM.

“Pemantauan ini bertujuan untuk keselamatan pengendara dan akan menertibkan yang melanggar perda,” katanya.

Dilain pihak Kadis ESDM Provinsi Jambi Harry Andria berpandangan untuk peraturan mengenai proses pengangkutan batubara di mulut tambang pada sore hari bisa saja dilakukan. Asalkan semua sepakat baik pengusaha maupun pemerintah. “Bisa saja dilakukan kedepan,” jelasnya.

Terkait dengan kondisi truk batubara yang saat ini menumpuk di malam hari , Harry menyebut ini merupakan bagian dari transformasi pengusaha batubara. Selain karena jam operasional dari pukul 18.00 WIB hingga 06.00 WIB , alasan lain juga berubahnya kendaraan yang dipakai pengusaha.

“Karena dilarang pakai mobil tronton (besar) sekarang memakai mobil kecil, malah ini menimbulkan masalah baru dengan banyaknya kendaraan dimalam hingga pagi hari,” katanya.

Dia mengatakan perbandingnya 3 dibanding satu. Seperti dahulu ada 500 mobil besar sekarang menjadi 1500 mobil kecil, jika 1000 mobil besar berarti sekarang 3.000 mobil kecil yang beroperasi dijalan yang tentu resikonya tambah banyak memenuhi jalan dan ramai.

Baca: Sampai Pertengahan Juli, PN Muara Bungo Putus 5.041 Perkara Tilang

Baca: Suami Istri Gantian Saling Hisap Bong, Kini Siap-siap ke Hotel Prodeo

Baca: Pejabat Kejati Jambi Banyak Dimutasi, Ini Daftar Namanya

Baca: Kambing Bantuan Pemerintah Mati, Zulkarnain: Kambing Itu Kebanyakan Makan Rumput

“Mau gimana lagi mereka punya hak juga, tinggal kita aja melakukan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing, kita bisa mendorong mereka mengikuti aturan tonasenya sekian, tapi angkutan sudah di luar pengawasan kami karena sudah diluar wilayah tambang, yang kita awasi adalah cara mereka menambang, mengelola lingkungan, dan kecelakaan kerja,” ujarnya.

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved