Jika Tidak Menjadi Calon Menteri Jokowi-Maruf Amin, Apa Rencana Sandiaga Uno ?

TRIBUNJAMBI.COM Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan rehat sejenak dari aktivitas politik termasuk urusan kepartaian, usai perhelatan pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Sandiaga Uno ingin kembali fokus mengintensifkan program ekonomi kerakyatan di Indonesia.

"Saya ingin jeda politik dulu. Kita 'soft landing'. Kalau ibu-ibu kan maunya Oke Oce. Saya ingin jeda dulu dari berpolitik dan berpartai," kata Sandiaga usai menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Wanita Pengusaha Muslimah Indonesia (WPMI) di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, sebagaimana dikutip Antaranews.com, Selasa (2/7/2019).

Menurut Sandiaga Uno, dirinya kembali fokus dalam upaya mendorong ekonomi kerakyatan melalui program Oke Oce dan Rumah Siap Kerja.

Program tersebut akan melibatkan sekitar 600 kader Wanita Pengusaha Muslimah Indonesia (WPMI) yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia dalam upaya penyediaan lapangan kerja.

Baca: Mantan Kapolda Jambi Diprediksi jadi Kuda Hitam Pilpres 2024, Benarkah BG Bakal Cawapres?

Baca: Skor Akhir Brasil vs Argentina, Gol Gabriel Jesus dan Firmino Bawa Brasil ke Final Copa America 2019

Baca: Disebut-Sebut Bakal Jadi Kuda Hitam, Bagaimana Peluang Ahok Dalam Pilpres 2024

"Alhamdulillah sudah 600 anggotanya di beberapa Dewan Pengurus Daerah (DPD) pada beberapa provinsi dengan total lapangan kerja yang diciptakan sekitar lima per pengusaha, jadi sekitar 3.000 lebih lapangan kerjanya," kata Sandiaga.

Sandiaga mengatakan, usai menjadi kontestan calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, dirinya ingin berkolaborasi dengan para pelaku ekonomi untuk mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkembang optimal.

Ia ingin mendorong para pengusaha hebat UMKM dari kalangan ibu rumah tangga agar mendapatkan pelatihan serta pendampingan dalam memasarkan produk dan modal usaha.

"Nanti jadi fokus kegiatan ke depan akan ada dua pilar utama, yakni Oke Oce dan Rumah Siap Kerja yang fokus menciptakan lapangan kerja terlatih," kata dia.

Tanggapan PKS dan Demokrat

Sejumlah tokoh memberikan tanggapan atas keinginan Sandiaga tersebut.

Satu diantaranya adalah Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera yang menyatakan maklum pada keinginan Sandiaga itu.

"Sangat memaklumi niat Bang Sandiaga untuk take a breath, ambil rehat sejenak," kata Mardani saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/7/2019).

Mardani justru memberikan apresiasinya pada Sandiaga yang ingin rehat dari dunia politik untuk dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi kerakyatan.

Mardani menilai, yang akan dilakukan Sandiaga itu juga merupakan bentuk perjuangan terhadap rakyat Indonesia.

"Beliau (Sandiaga) akan sama-sama berjuang mencintai Indonesia di jalur mana pun. Jalur politik bisa, jalur budaya juga bisa," ujar dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan juga menyatakan akan menghormati keputusan Sandiaga.

Namun, Hinca mengaku belum berkomunikasi langsung dengan Sandiaga terkait pilihan sang mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu.

Ia juga tak mengetahui apakah keputusan Sandiaga untuk rehat itu sudah menjadi keputusan yang bulat atau belum.

Pasalnya, Hinca menjelaskan, kabar tersebut baru ia dengan melalui pemberitaan di media massa saja.

Hinca juga menjelaskan, pihak Partai Demokrat belum akan membahas soal sikap Sandiaga ini.

Menurutnya, masih terlalu dini jika ingin membicarakan arah Demokrat ke depan berkaitan dengan sikap Sandiaga tersebut.

Terlebih, terang Hinca, suasana duka atas kepergian Ani Yudhoyono masih menyelimuti Demokrat.

Karenanya, tegas Hinca, segala hal yang berhubungan dengan arah politik Partai Demokrat baru akan dibahas setelah tanggal 10 Juli 2019, yaitu saat 40 hari Ani Yudhoyono meninggal dunia.

"Bisa besok lusa, minggu depan atau bulan Oktober. Yang jelas sesudah 10 Juli saat selesai acara kedukaan 40 hari meninggalnya Ibu Ani. Bersabarlah," kata Hinca. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul https://nasional.kompas.com/read/2019/07/02/15385391/sandiaga-saya-ingin-jeda-dari-politik-dulu