Benarkah PKS Akan Berada Dalam Koalisi Jokowi-Maruf ? Sohibul Iman: Tergantung Majelis Syuro

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengungkap sikap partainya usai melakukan pertemuan dengan Prabowo dan pimpinan partai Koalisi

Editor: andika arnoldy
Kompas.com/Kristian Erdianto
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman seusai menyambangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO 

Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, berharap ada partai yang tergabung dalam koalisi Prabowo-Sandiaga mengambil posisi sebagai opsisi dalam pemeritahan Jokowi-Maruf Amin.

"Saya kira pemerintah yang kuat tetap harus didampingi dengan oposisi yang elegan," ujar Irma Suryani Chaniago yang juga juru bicara TKN Jokowi-Maruf Amin ini kepada Tribunnews.com, Jumat (28/6/2019).

Menurut dia pemerintahan yang kuat membutuhkan oposisi untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap Pemerintah.

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani
Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani (dpr.go.id)

Namun, dia tetap menyerahkan keputusan politik kepada partai masing-masing, baik itu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat, jika ingin bergabung dengan koalisi pemerintah.

Baca: Makan Tetap 3 Kali Sehari, Ini Diet Keto Ala Kortney Kardashian, Simak Manfaatnya bagi Kesehatan

Baca: Saking Rapinya Penyamaran, Intelijen Kopassus Diminta Sembunyikan Istri Panglima Musuh

Baca: Makan Tetap 3 Kali Sehari, Ini Diet Keto Ala Kortney Kardashian, Simak Manfaatnya bagi Kesehatan

"Kalau PAN ingin keluar dari koalisi 02 dan gabung ke pemerintah, itu juga hak partai tersebut. Karena politik itu dinamis," ucap anggota DPR RI ini.

Hal pasti menurutnya Jokowi-Maruf Amin akan segera bekerja setelah dilantik.

Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan visi dan misinya atas amanah rakyat yang sudah diberikan.

"Saatnya pemenang segera bekerja mewujudkan visi dan misi atas amanat rakyat yang sudah diberikan," katanya.

Hal senada juga disampaikan politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu.

Menurut anggota Komisi III DPR RI ini, keberadaannya dibutuhkan untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap Pemerintah.

Sehingga kemungkinan munculnya sikap kesewenangan, penguasa bisa diminimalisir.

Baca: Video Aksi Heroik Cowok Tangkap Balita Jatuh dari Jendela Apartemen

Baca: VIRAL- Warga dan Aparat Desa Pesta Miras, Mahasiswi KKN Diminta Bernyanyi Bergantian

Keberadaan kelompok oposisi di lembaga Legislatif akan menghindarkan munculnya anggapan bahwa DPR hanya berfungsi sebagai stempel.

Karena itu, kekuatan opsisi di DPR sangat penting dan dibutuhkan. Agar, fungsi pengawasan lembaga legislatif bisa benar-benar berjalan sesuai harapan.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/12/2016)
Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/12/2016) (KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)

Pernyataan itu dikemukakan Masinton Pasaribu saat menyampaikan pendapatnya pada Dialog Empat Pilar, yang berlangsung di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Jumat (28/6/2019).

Dalam kesempatan tersebut Masinton juga mengatakan, selesainya sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi akhir dari perjalanan panjang pemilu 2019.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved