Benarkah PKS Akan Berada Dalam Koalisi Jokowi-Maruf ? Sohibul Iman: Tergantung Majelis Syuro
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengungkap sikap partainya usai melakukan pertemuan dengan Prabowo dan pimpinan partai Koalisi
Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, berharap ada partai yang tergabung dalam koalisi Prabowo-Sandiaga mengambil posisi sebagai opsisi dalam pemeritahan Jokowi-Maruf Amin.
"Saya kira pemerintah yang kuat tetap harus didampingi dengan oposisi yang elegan," ujar Irma Suryani Chaniago yang juga juru bicara TKN Jokowi-Maruf Amin ini kepada Tribunnews.com, Jumat (28/6/2019).
Menurut dia pemerintahan yang kuat membutuhkan oposisi untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap Pemerintah.

Namun, dia tetap menyerahkan keputusan politik kepada partai masing-masing, baik itu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat, jika ingin bergabung dengan koalisi pemerintah.
Baca: Makan Tetap 3 Kali Sehari, Ini Diet Keto Ala Kortney Kardashian, Simak Manfaatnya bagi Kesehatan
Baca: Saking Rapinya Penyamaran, Intelijen Kopassus Diminta Sembunyikan Istri Panglima Musuh
Baca: Makan Tetap 3 Kali Sehari, Ini Diet Keto Ala Kortney Kardashian, Simak Manfaatnya bagi Kesehatan
"Kalau PAN ingin keluar dari koalisi 02 dan gabung ke pemerintah, itu juga hak partai tersebut. Karena politik itu dinamis," ucap anggota DPR RI ini.
Hal pasti menurutnya Jokowi-Maruf Amin akan segera bekerja setelah dilantik.
Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan visi dan misinya atas amanah rakyat yang sudah diberikan.
"Saatnya pemenang segera bekerja mewujudkan visi dan misi atas amanat rakyat yang sudah diberikan," katanya.
Hal senada juga disampaikan politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu.
Menurut anggota Komisi III DPR RI ini, keberadaannya dibutuhkan untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap Pemerintah.
Sehingga kemungkinan munculnya sikap kesewenangan, penguasa bisa diminimalisir.
Baca: Video Aksi Heroik Cowok Tangkap Balita Jatuh dari Jendela Apartemen
Baca: VIRAL- Warga dan Aparat Desa Pesta Miras, Mahasiswi KKN Diminta Bernyanyi Bergantian
Keberadaan kelompok oposisi di lembaga Legislatif akan menghindarkan munculnya anggapan bahwa DPR hanya berfungsi sebagai stempel.
Karena itu, kekuatan opsisi di DPR sangat penting dan dibutuhkan. Agar, fungsi pengawasan lembaga legislatif bisa benar-benar berjalan sesuai harapan.

Pernyataan itu dikemukakan Masinton Pasaribu saat menyampaikan pendapatnya pada Dialog Empat Pilar, yang berlangsung di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Jumat (28/6/2019).
Dalam kesempatan tersebut Masinton juga mengatakan, selesainya sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi akhir dari perjalanan panjang pemilu 2019.