Perkara PHPU

Perkara PHPU, KPU Provinsi Jambi Tunggu Register Perkara di Mahkamah Konstitusi

Perkara PHPU, KPU Provinsi Jambi Tunggu Register Perkara di Mahkamah Konstitusi

Perkara PHPU, KPU Provinsi Jambi Tunggu Register Perkara di Mahkamah Konstitusi
kompas.com
Suasana sidang putusan uji materi UU Pemilu di Gedung MK, Jakarta, (11/1/2018). 

Perkara PHPU, KPU Provinsi Jambi Tunggu Register Perkara di Mahkamah Konstitusi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi menunggu Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan register perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk wilayah Jambi.

MK akan dikabarkan akan memutuskan PHPU Pilpres pada tanggal 17 Juni 2019 mendatang. Dan selanjutnya pihak MK akan langsung memproses PHPU Pileg yang sudah di daftarkan sebelumnya. Hal itu juga yang dinantikan oleh pihak KPU Provinsi Jambi terkait sengketa PHPU dibeberapa Kabupaten Kota.

Apnizal mengungkapkan bahwa sebelumnya ada beberapa hasil penghitungan yang kemudian digugat oleh partai peserta pemilu di Jambi. Dan pada tanggal 2 Juli 2019 mendatang direncanakan pihak MK akan menerbitkan register perkara yang masuk.

"Pihak KPU Provinsi Jambi juga masih menunggu hasil penghitungan dimana saja yang akan diregister di MK," ujar Apnizal, Komisioner KPU Provinsi Jambi, Rabu (26/5/2019).

Dikatakan Apnizal, bahwa sebelumnya ada beberapa partai peserta pemilu yang mengajukan gugatan PHPU ke MK.

Diantaranya, Demokrat menggugat penghitungan suara di Sarolangun, Hanura menggugat penghitungan suara di Kerinci, PDIP menggugat penghitungan suara di Kota Jambi, PBB menggugat penghitungan suara di Tanjabtim, Demokrat juga menggugat penghitungan suara Tanjab Barat dan Partai Berkarya menggugat penghitungan suara secara umum.

Baca: Tebas Leher Rekan Kerja Saat Ingin Tidur, Awalnya Pelaku Beri Nasehat ke Korban, Begini Kronologinya

Baca: Fenomena Ikan Mabuk Terjadi di Danau Kerinci, Warga Ramai-ramai ke Danau, 1 Orang Bisa Dapat 3 Kg

Baca: Kejari Bungo Tahan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Taman Hijau

Mantan Ketua KPU Tanjab Barat ini menambahkan bahwa pasca pendaftaran gugatan, pihak MK kemudian meminta agar pihak partai melakukan perbaikan.

"Pihak MK ketika itu meminta perbaikan. Tetapi ternyata tidak semua yang memperbaiki. Seperti PBB dan Berkarya tidak melakukan perbaikan ketika itu," ungkapnya.

Maka dari itu pihak KPU Provinsi Jambi juga menantikan apakah dengan tidak dilakukannya perbaikan oleh PBB dan Berkarya, pengajuan mereka akan tetap diregister.

"Kita lihat saja apakah semua perkara yang masuk akan diregister atau hanya yang melakukan perbaikan saja," ungkap Apnizal.

Meski nantinya yang akan beracara di MK adalah pihak KPU RI. Tetapi pihak KPU Provinsi Jambi juga akan mempersiapkan kebutuhan materi persidangan bila diperlukan. Terutama yang terkait petitum gugatan pelapor nantinya.

Perkara PHPU, KPU Provinsi Jambi Tunggu Register Perkara di Mahkamah Konstitusi (Hendri Dunan Naris/Tribun Jambi)

Penulis: dunan
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved