Pilpres 2019

Hasil Sidang Putusan MK, Dalil 02 Soal Politik Uang Menaikkan Gaji PNS, TNI, Polri, Hakim Tak Setuju

Hasil sidang putusan MK tudingan adanya politik uang dengan menaikkan gaji PNS, TNI dan Polri menurut majelis hakim MK

Hasil Sidang Putusan MK, Dalil 02 Soal Politik Uang Menaikkan Gaji PNS, TNI, Polri, Hakim Tak Setuju
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
Sidang putusan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019).(KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO) 

Hasil Sidang Putusan MK, Hakim Tolak Dalil 02 Soal Politik Uang dengan Menaikkan Gaji PNS, TNI, dan Polri

TRIBUNJAMBI.COM - Hasil sidang putusan MK tudingan adanya politik uang dengan menaikkan gaji PNS, TNI dan Polri menurut majelis hakim Mahkamah Konstitusi tidak beralasan menurut hukum.

Dalil yang diajukan oleh Prabowo-Sandi tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan.

Mahkamah Konstitusi ( MK) tidak setuju dengan dalil yang disampaikan tim hukum paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengenai kecurangan pemilu berupa penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satunya terkait kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri.

"Dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum," ujar hakim Arief Hidayat saat membacakan pertimbangan putusan di MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Baca: Berat Badan Vanessa Angel saat Keluar Penjara 39 Kg? Lihat Perbedaan Bentuk Body Terbaru

Baca: Hasil Sidang MK, Hakim Tolak Dalil Capres 02 Soal Ajakan Berbaju Putih, Sebut Tidak Relevan

Baca: Bukti Video Pembukaan Kotak Suara di Gugatan Pilpres 2019, MK Ragu, Begini Penjelasannya

Baca: Uang Rp 35 Juta yang Harus Dikembalikan ke Vanessa Angel Untuk Apa? Nasib HP dan Sprei yang Disita

Menurut MK, pemohon tidak merujuk definisi hukum mengenai money politics dalam materi permohonannya.

Hal tersebut membuat dalil pemohon menjadi tidak jelas, apakah dalil itu sebagai modus politik uang atau vote buying.

Terlebih lagi, pemohon tidak dapat membuktikan adanya pengaruh dalil tersebut pada perolehan hasil suara.

Menurut hakim, pemohon hanya menggunakan frasa patut diduga untuk mengaitkan kenaikan gaji dengan pengaruhnya atas pilihan dukungan PNS, TNI, dan Polri.

Dengan kata lain, pemohon hanya mendasarkan pada logika dan nalar untuk membuktikan permohonannya.

"Sangat tidak mungkin bagi Mahkamah untuk mengakui dalil tersebut sebagai money politics. Hal itu juga tidak memengaruhi perolehan suara yang merugikan pemohon," kata Arief.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com "MK Tak Setuju Dalil Paslon 02 soal Politik Uang dengan Menaikkan Gaji PNS, TNI, dan Polri"

Editor: bandot
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved