Nama 9 Jenderal Polisi yang Ikut Seleksi Calon Pimpinan KPK, Ada Jenderal Perempuan Juga

Tayang: Jumat, 21 Juni 2019 08:46 WIB

Editor: Duanto AS

Nama 9 Jenderal Polisi yang Ikut Seleksi Calon Pimpinan KPK, Ada Jenderal Perempuan Juga

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA

Brigjen Pol Sri Handayani saat pengambilan sumpah janji jabatan, serah terima jabatan (sertijab) Wakapolda Kalbar di Mapolda Kalbar, Rabu (21/3/2018)

Baca Selanjutnya:

Hasan Basri Terduga Pembunuh Pemimpin Redaksi Media Online di Pangkalpinang Ditangkap

Ternyata ada 9 jenderal polisi yang mendaftar seleksi calon pimpinan KPK. Berikut ini daftarnya

TRIBUNJAMBI.COM - Tercatat ada sembilan jenderal polisi yang mendaftar seleksi calon pimpinan KPK.

Sembilan perwira tinggi Polri itu mendaftarkan diri untuk mengikuti proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menuturkan kesembilannya mendaftarkan diri secara sukarela.

"Semua daftar, mereka mendaftarkan diri," ungkap Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019).

Nama-nama tersebut tertuang dalam lampiran Surat Kapolri Nomor B/722/VI/KEP/2019/SSDM tertanggal 19 Juni 2019.

Hubungan Rocky Gerung dan Dian Sastro Zaman Kuliah, Ini Isi Skripsi Cinta yang Bikin Pening

Mengintip Hell Week Sat Bravo 90 yang Mengerikan, Gemblengan Fisik Melebihi Ranger AS

Ini yang Terjadi pada Tubuh Wanita yang Kawin Kontrak dengan Pria Asing, Akademisi Beber Akibat

Janggal, Postingan Hope to see you soon Anak Ahok BTP, Dapat Komen Ayahnya ke Mana Bang?

Ini Kalimat Maut KK (18) yang Bikin Siswi SMP di Jambi Menurut Disetubuhi 7 Kali di Kamar

Surat tersebut ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol Eko Indra Heri.

Kendati demikian, nama-nama tersebut belum final.

Dedi menuturkan, masih terdapat waktu hingga penutupan pendaftaran pada 4 Juli 2019.

"Belum final ya, karena masih cukup lama waktunya. Sekarang masih tanggal 20 (Juni), masih kurang lebih 2 minggu lagi untuk batas akhir pendaftaran sebagai capim KPK," ujarnya.

Nantinya, para calon tersebut harus melewati seleksi secara internal terlebih dahulu.

Seleksi internal akan memeriksa persyaratan administrasi, kompetensi, dan pengalaman bertugas.

Proses tersebut setidaknya akan memakan waktu selama dua hari untuk sembilan kandidat itu.

Setelah lolos seleksi internal, kandidat akan diverifikasi oleh Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Mabes Polri.

Barulah nanti kandidat yang lolos seleksi internal akan diberi surat rekomendasi untuk mengikuti proses pemilihan oleh Pansel Calon Pimpinan KPK.

Berikut sembilan nama anggota Polri yang mendaftar capim KPK:

1.Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Antam Novambar

2. Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada Badan Siber dan Sandi Negara) Irjen Pol Dharma Pongrekom

3. Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Pol Coki Manurung

4. Analis Kebijakan Utama Bidang Polair Baharkam Polri, Irjen Pol Abdul Gofur

5. Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada Kementerian Ketenagakerjaan), Brigjen Pol Muhammad Iswandi Hari

6. Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto

7. Karosunluhkum Divkum Polri, Brigjen Pol Agung Makbul

8. Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Juansih

9. Wakapolda Kalimantan Barat, Brigjen Pol Sri Handayani.

Jokowi Terima Pansel Pimpinan KPK di Istana Negara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

Pertemuan berlangsung di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Pansel yang beranggotakan sembilan orang tersebut sebelumnya telah dibentuk dan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023.

Keppres tersebut ditandatangani pada 17 Mei 2019.

Yenti Garnasih yang ditetapkan sebagai ketua pansel selepas pertemuan mengatakan, Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen atas pemberantasan korupsi sekaligus pencegahan upaya korupsi di Indonesia yang diharapkan akan semakin baik.

"Presiden menyampaikan komitmen atas pencegahan dan pemberantasan korupsi terutama mulai sekarang dan empat tahun ke depan setelah nanti komisioner terbentuk," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Presiden juga menyampaikan amanahnya bagi pansel calon pimpinan KPK agar melakukan tugasnya dengan baik dan memunculkan para pimpinan KPK yang berkualitas, berintegritas, dan mampu mengemban tugasnya dalam mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia dengan lebih baik.

"Presiden meminta kepada kami mengemban amanah dengan baik untuk menghasilkan komisioner yang baik. Karena bagaimanapun juga peran dari pimpinan KPK itu sangat penting," ucapnya dalam siaran pers Birosetpres.

Lebih jauh, Presiden dan pansel calon pimpinan KPK juga membicarakan soal dinamika dan permasalahan pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia.

"Kami membahas berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dinamika pemberantasan dan pencegahan korupsi selama empat tahun ini. Itu juga presiden sangat mendalami, sangat memahami, sangat mengikuti dinamika yang ada," ujarnya.

Pansel Calon Pimpinan KPK Libatkan BNPT dan BNN

Pansel calon pimpinan KPK mengungkapkan bahwa dalam melakukan seleksi calon pimpinan KPK kali ini pihaknya turut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Keterlibatan dua badan tersebut melengkapi badan dan lembaga lainnya yang sebelumnya turut terlibat.

"Kali ini kami menambahkan tracking, yang standar adalah (dari) polisi, jaksa, KPK, BIN, dan PPATK, sekarang BNPT dan BNN," ungkap Yenti.

Penambahan pihak-pihak yang akan turut melacak rekam jejak calon pimpinan KPK tersebut merupakan upaya dari pansel untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak sekaligus menyesuaikan dengan keadaan di Indonesia saat ini.

Yenti mengatakan bahwa keterlibatan BNPT dimaksudkan untuk memeriksa rekam jejak para calon pimpinan KPK apakah yang bersangkutan memiliki keterlibatan dengan radikalisme maupun lainnya.

"Kita lihat keadaan Indonesia, berbagai hal dinamika yang terjadi adalah kaitannya dengan radikalisme sehingga pansel tidak mau kecolongan ada yang kecenderungannya ke sana," ucapnya.

"Tapi tentu saja penilaiannya nanti menggunakan penilaian-penilaian yang bisa dilakukan secara psikologis, klinis, dan data-data dari BNPT itu sendiri," imbuhnya.

Sementara keterlibatan BNN dibutuhkan untuk melacak rekam jejak dan adanya kemungkinan seorang calon merupakan pengguna narkoba atau bahkan memiliki keterlibatan dengan sindikat-sindikat narkoba.

"Ini juga penting. Karena di beberapa negara itu hal yang sangat mungkin dalam pemilihan apapun orang yang terpilih itu ternyata yang membackingnya adalah kartel-kartel narkoba," ungkap Yenti.

Adapun pansel calon pimpinan KPK 2019-2023 yang hadir adalah ketua pansel Yenti Garnasih, wakil ketua pansel Indriyanto Senoadji, dan para anggotanya, yaitu Harkristuti Harkrisnowo, Hamdi Moeloek, Marcus Priyo, Hendardi, Al Araf, Diani Sadia, dan Mualimin Abdi.

Harus ikut tahapan untuk hindari konflik kepentingan

Anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK Al Araf meyakini apabila ada personel Polri yang mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan KPK, tidak akan menimbulkan konflik kepentingan ke depannya.

Sebab, seluruh calon pimpinan yang mendaftarkan diri akan melalui tahapan seleksi yang ketat.

"Walaupun itu dari polisi atau dari manapun, harus mengikuti tahapan ya. Sehingga konflik-konflik kepentingan akan sulit kalau kemudian proses seleksi dilakukan secara tepat," ujar Araf saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Ketika seseorang mendaftarkan diri, tim pansel akan mengecek latar belakang yang bersangkutan. Pansel akan mengecek sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, apakah sesuai atau tidak.

Pendaftar yang berasal dari Polri juga demikian. Pansel akan mengecek apakah selama bertugas di Polri, yang bersangkutan memiliki integritas dan kapasitas positif atau sebaliknya.

"Apalagi ada pantauan dari publik dan sebagainya. Pasti terpantau semua," ujar Araf.

Menurut Araf, banyak personel Polri yang memiliki integritas dan kapabilitas untuk menjabat pimpinan KPK.

"Dulu ada Bibit Samad kan polisi. Malah ributnya sama polisi juga. Pokoknya, selama pansel bekerja secara transparan, saya rasa ini akan jadi kunci mengecek calon-calon pimpinan yang baik di masyarakat," ujar Araf.

Pendaftaran untuk calon pimpinan KPK sendiri sudah dibuka pada Senin hari ini dan akan berlangsung sampai 4 Juli mendatang.

Berkas pendaftaran dapat disampaikan dengan cara mengirim langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK yang beralamat di Gedung I Lantai 2 Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran, No.18, Jakarta Pusat 10110.

Berkas juga dapat dikirim melalui pos tercatat ke alamat Panitia Seleksi atau melalui email ke alamat panselkpk2019@setneg.go.id. Salinan cetak (hardcopy) berkas diserahkan pada saat uji kompetensi. (*)

Artikel sebagian telah tayang di Kompas.com dengan judul: Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK dan Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul INILAH 9 Jenderal Polri yang Mendaftar Calon Pimpinan KPK, Di Antaranya Irjen Pol Coki Manurung

Subscribe Youtube