Pilpres 2019

Berikut Deretan Kecurangan Jokowi-Maruf Amin Versi Kubu Prabowo yang Diantar Sehari Sebelum Sidang

Berikut Deretan Kecurangan Jokowi-Maruf Amin Versi Kubu Prabowo yang Diantar Sehari Sebelum Sidang

Berikut Deretan Kecurangan Jokowi-Maruf Amin Versi Kubu Prabowo yang Diantar Sehari Sebelum Sidang
(KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)
Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto saat sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). 

Berikut Deretan Kecurangan Jokowi-Maruf Amin Versi Kubu Prabowo yang Diantar Sehari Sebelum Sidang

TRIBUNJAMBI.COM - Sehari sebelum sidang gugatan hasil Pemilu Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), tim pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyerahkan alat bukti.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) menyerahkan bukti-bukti permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (13/6/2019) sore.

Ditemui di sela-sela peregistrasian alat bukti tersebut, Luthfi Yazid  yang menjadi salah satu kuasa hukum menyebutkan bahwa pihaknya telah menyerahkan alat bukti yang bersifat kualitatif dan kuantitatif dari 34 provinsi di Indonesia yang diperlukan untuk persidangan pendahuluan PHPU 2019 yang akan digelar MK pada Jumat, 14 Juni 2019 pukul 09.00 WIB.

“Bukti yang kami serahkan ini bersifat kualitatif dan kuantitatif, termasuk di dalamnya ada hitungan perolehan suara, video, dan lainnya dan itu dari 34 provinsi,” terang Luthfi di Lobi Aula Lantai Dasar Gedung MK.

Terkait dengan pertanyaan media sehubungan dengan adanya tanggapan dari Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) yang menolak dalil permohonan Pemohon yang diregistrasi pada 10 Juni 2019, Lufhi berpendapat bahwa meskipun dalam Peraturan MK tidak diuraikan mengenai hal tersebut, namun bukan berarti dilarang.

“Dalam PMK memang tidak ada penjelasannya, tapi kan tidak ada larangannya. Bahwa berdasar Pasal 39 UU MK, diberikan kewenangan bagi Pemohon memperbaiki permohonan. Jadi, kami melakukan hal itu,” tegas Luthfi. 

Petugas mengeluarkan berkas bukti-bukti permohonan perkara PHPU Presiden 2019 dari mobil box yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, Kamis (13/06) di Halaman Gedung MK.
Petugas mengeluarkan berkas bukti-bukti permohonan perkara PHPU Presiden 2019 dari mobil box yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, Kamis (13/06) di Halaman Gedung MK. (Foto Humas/Ifa)

Tuduhan Kecurangan

Mengutip Tribunnews.com, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam dugaan kecurangan yang terstuktur, masif dan sistematis (TSM) yang dilakukan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto, dalam sidang pendahuluan sengketa hasil Pilpres 2019, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Halaman
1234
Editor: ekoprasetyo
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved