Pilpres 2019

Denny Indrayana Optimistis KH Maruf Amin Didiskualifikasi Sebagai Cawapres, Yusril Siapkan Bantahan

Denny Indrayana optimistis KH Maruf Amin akan didiskualifikasi sebagai Calon Wakil Presiden yang mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019

Denny Indrayana Optimistis KH Maruf Amin Didiskualifikasi Sebagai Cawapres, Yusril Siapkan Bantahan
Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum. 

TRIBUNJAMBI.COM - Denny Indrayana optimistis KH Maruf Amin akan didiskualifikasi sebagai Calon Wakil Presiden RI yang mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019.

Tim hukum Prabowo-Sandi menduga Maruf Amin tak memenuhi syarat formil sebagai cawapres.

Alasannya, saat pendaftaran ke KPU, Maruf Amin disebut masih bekerja di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

KH Maruf Amin dianggap melanggar Pasal 227 huruf p Undang-Undang Pemilu.

Pasal tersebut menyatakan bahwa saat pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN atau BUMD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilu.

"Permintaan diskualifikasi tersebut adalah bagian dari yang kami mintakan atau petitum dalam permohonan," kata Denny.

Baca: VIDEO Seruan Sofyan Jacob Mantan Kapolda Metro Jaya Jadi Barang Bukti Kasus Dugaan Makar

Baca: Inilah Sosok Sofyan Jacob Tersangka Kasus Dugaan Makar, Tiga Kali Dilaporkan Kasus Aksi Koboi

Baca: Tim Hukum Prabowo-Sandi Lengkapi Berkas Permohonan di MK, Optimis Hadapi Sengketa Hasil Pilpres 2019

Baca: Pria Ini Suka Janda Muryani, Tapi Ditolak, lalu Lakukan Hal Tak Terduga dari Balik Dinding Rumah

Denny Indrayana merupakan bagian dari tim hukum pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Gugatan mendiskualifikasi KH Maruf Amin sebagai cawapres ini masuk dalam materi gugatan yang dilayangkan Tim Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi.

Denny optimistis Mahkamah Konstitusi bakal mengabulkan seluruh gugatan terkait sengketa pemilihan presiden.

"Kami yakini hakim-hakim konstitusi yang mulia dengan bijak menjalankan peran sebagai pengawal konstitusi," kata Denny, dikonfirmasi soal materi gugatan, Selasa (11/6/2019).

Sesuai undang-undang, MK hanya menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk calon presiden dan wakil presiden.

Sedangkan dugaan pelanggaran pemilu ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Walau begitu tim hukum Prabowo-Sandi tetap memasukan permintaan diskualifikasi itu dalam materi gugatan PHPU.

Jokowi - KH Maruf Amin saat menyampaikan pidato kemenangan di Kampung Deret, Jakarta, Selasa (21/5/2019).
Jokowi - KH Maruf Amin saat menyampaikan pidato kemenangan di Kampung Deret, Jakarta, Selasa (21/5/2019). ((KOMPAS.com/Ihsanuddin))

Tanggapan Yusril

Kuasa hukum pribadi Capres Joko Widodo, Yusril Ihza Mahendra yakin pihaknya akan bisa mematahkan tuduhan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno soal KH Maruf Amin.

Dia menyebut tim kuasa hukum Jokowi-Maruf Amin akan menjawab secara resmi di sidang di Mahkamah Konstitusi nantinya.

"Karena ini (tudingan BPN) dikemukakannya di dalam perbaikan permohonan mereka di MK, maka secara resmi ini juga akan kami jawab dalam tanggapan keterangan kami selaku pihak terkait dalam persidangan di MK," ujar Yusril, Selasa (11/6/2019).

Yusril mengaku, sudah mempunyai bantahan dan argumentasi hukum yang sistematis atas tudingan tersebut.

Tinggal menunggu persidangan saja untuk menyampaikan argumentasi itu.

Mantan Menteri Kehakiman dan HAM itu yakin tuduhan BPN akan ditolak majelis hakim konstitusi nantinya.

"Yang perlu diketahui publik sekarang adalah, argumentasi tuduhan pemohon tersebut bakal kami patahkan di sidang MK. Tenang saja," ujar Yusril.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebelumnya menilai, tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengada-ada dalam menyampaikan permohonan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019.

TKN menegaskan, cawapres Ma'ruf Amin tidak melanggar UU Pemilu seperti yang dituduhkan tim hukum Prabowo-Sandiaga.

Soal Cawapres Maruf Amin ini dimasukkan BPN Prabowo-Sandi dalam perbaikan permohon sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK.

Ketua Tim Hukum Bambang Widjojanto mengatakan, pihaknya menambahkan beberapa poin permohonan sengketa, salah satunya argumen terkait dugaan pelanggaran UU Pemilu oleh Ma'ruf Amin.

Tim Hukum BPN mempersoalkan jabatan Ma'ruf sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

Menurut Bambang, nama Ma'ruf Amin masih tercatat sebagai pejabat di bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah yang dimuat dalam website resmi kedua bank milik penerintah itu. (*)

Baca: VIDEO Seruan Sofyan Jacob Mantan Kapolda Metro Jaya Jadi Barang Bukti Kasus Dugaan Makar

Baca: Viral 2 Orang Pelukan Posisi Terbaring Ternyata Gancet, Alat Vital Cowok Tercepit di Punya Cewek

Baca: Inilah Sosok Sofyan Jacob Tersangka Kasus Dugaan Makar, Tiga Kali Dilaporkan Kasus Aksi Koboi

Baca: Siapa Sebenarnya Teuku Markam, Selain Sumbang 28 Kg Emas Monas, Kekayaannya Sanggup Dirikan BUMN

 

Editor: suang
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved