Telah Pelajari Permohonan Sengketa Hasil Pemilu di MK, KPU Siap Patahkan Sengketa yang Dituduhkan!

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah selesai mempelajari seluruh permohonan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK)

Telah Pelajari Permohonan Sengketa Hasil Pemilu di MK, KPU Siap Patahkan Sengketa yang Dituduhkan!
Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum. 

TRIBUNJAMBI.COM - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah selesai mempelajari seluruh permohonan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Diperkirakan, dalam beberapa hari ke depan, KPU pusat akan berkoordinasi dengan KPU Daerah untuk melengkapi data atau berkas-berkas yang dimohonkan.

"Kita sudah mengumpulkan semua pengacara, kita sudah mempelajari seluruh permohonan," kata Komisioner KPU RI Ilham Saputra di KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2019).

Pengumpulan data tersebut seperti TPS mana saja yang dimohonkan, untuk kemudian disiapkan dan dipelajari jawabannya.

KPU juga akan mempersiapkan bukti kuat agar bisa mematahkan seluruh sengketa yang dituduhkan.

"Kita siapkan bukti yang kuat agar di MK nanti proses dinamika persidangannya, seluruh pertanyaannya bisa kita jawab," terang Ilham.

Diketahui, KPU RI telah memilih lima badan konsultan hukum untuk menghadapi proses sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sejumlah massa melakukan aksi damai di depan kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). Aksi tersebut dalam rangka menyikapi hasil rekapitulasi Pemilu 2019 yang telah diumumkan KPU.
Sejumlah massa melakukan aksi damai di depan kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). Aksi tersebut dalam rangka menyikapi hasil rekapitulasi Pemilu 2019 yang telah diumumkan KPU. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN))

Pemilihan ini ditunjuk lewat proses pelelangan.

Mereka diantaranya, AnP Law Firm, Master Hukum & Co, HICON Law & Policy Strategic, Abshar Kartabrata & Rekan, serta Nurhadi Sigit & Rekan.

Kelima badan konsultan hukum tersebut kemudian dibagi ke dalam enam tim untuk menangani sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) di MK.

Halaman
12
Editor:
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved