Pilpres 2019

Tanggapan Mahfud MD Tentang Mahkamah Kalkulator: Tidak Usah Disikapi Terlalu Berlebihan

Mahfud MD menanggapi ucapan Ketua tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto soal 'Mahkamah Kalkulator'.

Tanggapan Mahfud MD Tentang Mahkamah Kalkulator: Tidak Usah Disikapi Terlalu Berlebihan
Instagram @mohmahfudmd
Aksi 22 Mei Rusuh, Siapa yang Bertanggung Jawab? Mahfud MD Sebut Bukan Prabowo dan Kubunya, Lantas Siapa? 

TRIBUNJAMBI.COM- Mahfud MD menanggapi ucapan Ketua tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto soal 'Mahkamah Kalkulator'.

Diketahui Bambang seusai menyerahkan permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, meminta agar MK tak berubah menjadi Mahkamah Kalkulator.

 
Menanggapi hal itu, Mahfud MD ditanyakan oleh pembawa acara apakah ada indikasi dari sebutan Mahkamah Kalkulator sebegai Contempt of Court.

Dikutip TribunWow.com dari tayangan program MetroTV News, Sabtu (25/5/2019), Mahfud kemudian menjelaskan mengenai istilah tersebut.

"Istilah Contempt of Court itu secara resmi di dalam tata hukum kita belum ada tetapi di dalam undang-undang hukum pidana, pelecehan atau perusakan terhadap pejabat-pejabat atau jabatan publik itu ada hukumannya sendiri," ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan proses rekonsiliasi antara kubu 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga optimis akan terjadi.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan proses rekonsiliasi antara kubu 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga optimis akan terjadi. ((Capture Metro TV))

Namun, ia menganggap perkataan seperti 'Mahkamah Kalkulator' tidak perlu dianggap sebagai hal yang berlebihan.

"Tetapi ini anggap sebagi penilaian publik yang tidak usah disikapi terlalu berlebihan," pungkasnya.

Mahfud MD lalu mengatakan ia dahulu saat menjadi Ketua MK ditahun 2009 juga pernah diragukan saat memutuskan sengketa pilpres.

"Saya punya pengalaman, tahun 2009 itu sama Mahkamah Konstitusi itu dituding sebagai Mahkamah Kalkulator, dituding sudah diatur oleh presiden SBY waktu itu," ujar Mahfud.

Ia juga mengatakan ada banyak aksi unjuk rasa saat itu.

Halaman
123
Editor: andika arnoldy
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved